Webinar KPK, Rahma : Tidak Ada Jual Beli Dalam Pengisian JabatanBERITA LAINNYA
Webinar KPK, Rahma : Tidak Ada Jual Beli Dalam Pengisian Jabatan

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mendapat kehormatan menjadi salah satu narasumber yang mewakili 542 kepala daerah dalam kegiatan webinar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), yang disiarkan di akun YouTube KPK RI.

Webinar dengan tema "Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?" dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dan Menpan RB, Tjahjo Kumolo sebagai keynote speech.

Dalam webinar itu, Wali Kota Rahma memaparkan secara jelas bagaimana proses pengisian jabatan, mutasi, dan promosi yang dilakukan bagi pejabat di lingkungan pemko Tanjungpinang. 

Ia menekankan, seluruh proses pelaksanaan pengisian jabatan yang dilakukan tetap mengedepankan amanat perundang-undangan, kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

"Dalam pengisian jabatan maupun promosi, kita tetap transparan dan sesuai mekanisme. Tidak ada negosiasi maupun gratifikasi. Memang pengalaman itu pernah ada, tapi saya tolak dengan baik," tegas Rahma dalam webinar yang diikutinya, dari ruang rapat lantai III, kantor wali kota Tanjungpinang, Kamis (16/9/2021).

Sebagai kepala daerah, Rahma kerap kali menyampaikan secara terang-terangan kepada jajarannya, baik dalam rapat dan juga pelantikan bahwa dalam pengisian jabatan, dirinya tidak akan menerima seseorang yang minta promosi jabatan atau mutasi dengan embel-embel.

Menurutnya, pejabat yang diberikan itu adalah amanah yang diberikan Allah, ketika terpilih dan mendapatkan jabatannya itu adalah berkah untuk yang pegawai yang bersangkutan, keluarganya, dan seluruh masyarakat kota Tanjungpinang. 

"Ini selalu saya tegaskan bahwa jabatan itu amanah. Yang terpilih menduduki jabatannya itu karena Allah sehingga berkah buat mereka," pungkas Rahma saat menjawab pertanyaan dari Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Pahala Nainggolan selaku moderator.

Ditanya peran APIP dalam membantu kepala daerah untuk menghindarkan dan mendeteksi praktek jual beli jabatan, Rahma menyebut saat ini, peran inspektorat dalam hal ini APIP sangat membantu jalannya pemerintahan termasuk seleksi jabatan.

Karena inspektorat sendiri adalah salah satu yang menjadi anggota panitia seleksi jabatan yang dilaksanakan dalam pengisian jabatan. 

Disamping itu, dalam hal pencairan maupun kebijakan yang akan dilaksanakan, pihaknya selalu berkonsultasi dan melewati inspektorat.  tentu tanpa mengintervensi mereka.

"Inspektorat ini ibarat polisi yang selalu mengawasi kita dari hal-hal yang dianggap menyimpang. Sehingga menjadi rambu-rambu para pegawai untuk menjalankan tugas sehari-harinya dengan baik dan sesuai aturan," ucapnya. 

Bagi Rahma, membangun komitmen diri sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri dan keluarga selalu ia tanamkan. Karena, tidak ada yang bisa menjamin kecuali diri sendiri untuk menolak melakukanhal-hal yang bersifat merugikan diri kita sendiri.

"Kuncinya itu diri sendiri, niat yang kuat, dan integritas untuk tetap menjaga amanah ini dengan baik," ujarnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA