Wawako Silaturahmi Bersama Kepala SMPN Se-Kota TanjungpinangBERITA LAINNYA
Wawako Silaturahmi Bersama Kepala SMPN Se-Kota Tanjungpinang

Diskominfo, Kota Tanjungpinang - Wakil Wali Kota Tanjungpinang Endang Abdullah didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Endang Susilawati, melakukan silaturahmi bersama Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) se-Kota Tanjungpinang di SMP Negeri 1 Tanjungpinang, Selasa (11/01/2022). 

Wakil Wali Kota Tanjungpinang mengatakan, silaturahmi dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi dan menjalin komunikasi yang baik dengan Kepala SMP Negeri se-Kota Tanjungpinang. 

"Yang dibahas bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan, mempersiapkan pembelajaran yang baik dan alhamdulillah seluruh guru di tingkat SMP ini sepakat sama-sama meningkatkan mutu pendidikan, sebenarnya sudah dari dulu mereka meningkatkan," ujar Wawako. 

Dalam pertemuan itu juga membahas kesiapan sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka 100 persen yang direncanakan dalam waktu dekat akan mulai dilaksanakan.

"Sekarang ini masih 50 persen dengan pelaksanaan terbatas. Tanjungpinang sudah zona hijau kita harapkan mudah-mudahan kedepan ada keputusan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka 100 persen," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Disdik Tanjungpinang Endang Susilawati mengatakan, silaturahmi dilaksanakan untuk persamaan persepsi memotivasi para guru bahwa seorang guru harus terus meningkat kreatifitasnya, seorang guru harus terus mampu menciptakan inovasi baru untuk peserta didik. 

"Yang paling utama seorang guru harus mampu memotivasi diri sendiri untuk bisa memotivasi lingkungan, lingkungan dalam arti guru tata usaha, termasuk peserta didik," ujarnya. 

"Komunikasi harus terus dibangun antara pihak sekolah dengan bapak ibu wali murid melalui paguyuban-paguyuban yang ada dibentuk di satuan pendidikan masing-masing," tambahnya. 

Selain itu, lanjutnya, dalam pertemuan itu juga membahas keluhan wali murid terkait pembelajaran menggunakan lembar kerja siswa (LKS). 

Ia menjelaskan, penggunaan LKS juga berdasarkan permintaan dari wali murid. Saat ini menimbulkan polemik disebabkan ada wali murid yang keberatan, karena untuk mendapatkan LKS harus mengeluarkan uang. 

"Jadi disepakati bersama bahwa penjualan LKS ditiadakan karena sudah ada buku panduan yang dari dana BOS untuk peserta didik sebagai acuan bapak ibu guru mengajar depan kelas," imbuhnya. (Sah/Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA