Wawako Endang : Olahraga Menjadi Cara Terhindar dari NarkobaBERITA LAINNYA
Wawako Endang : Olahraga Menjadi Cara Terhindar dari Narkoba

Kota Tanjungpinang - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah mengingatkan semua pegawai pemko agar menjauhi narkoba dan jangan sekali-sekali bersentuhan dengan barang haram tersebut. 

"Ini harus kita hindari. Jangan pernah bersentuhan, apalagi mengkonsumsinya. Hati-hati jangan terjerumus narkoba," pesan Wawako Endang. 

Hal itu, dikatakannya saat menyampaikan pengarahan pada apel pagi, di halaman kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tanjungpinang, Senin (11/10/2021).

Menurut Endang, membiasakan pola hidup sehat dan berolahraga dalam keseharian menjadi salah satu cara untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba. 

"Sempatkan diri berolahraga setiap hari. Misalnya lari atau bersepeda. Selain itu, konsumsi makanan sehat dan banyak minum air putih," ujarnya. 

Dikesempatan itu, Endang juga meminta agar semua pihak terus semangat menggelorakan dan memajukan olahraga di kota Tanjungpinang. 

"Dulunya, olahraga di Tanjungpinang itu luar biasa seperti bulu tangkis. Untuk itu, Ayo kita majukan lagi cabang-cabang olahraga di kota ini," pungkasnya. 

Apel pagi itu, selain diikuti Kepala Dispora, Agustiawarman dan jajarannya, juga diikuti Kepala BKPSDM, Raja Khairani beserta stafnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA