Waspada PMK, DP3 Tanjungpinang Lakukan Pengawasan Hewan TernakBERITA LAINNYA
Waspada PMK, DP3 Tanjungpinang Lakukan Pengawasan Hewan Ternak

Kota Tanjungpinang - Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang terus melakukan pengawasan hewan ternak yang masuk ke kota Tanjungpinang. Hal ini dilakukan sebagai langkah kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang, Yoni Fadri mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan, pemantauan, dan pendataan terhadap hewan ternak yang ada di kota Tanjungpinang, khususnya hewan ternak yang rentan terhadap penyakit PMK.

DP3 juga, sudah melakukan pemeriksaan hewan-hewan ternak tersebut dan juga melakukan disenfeksi dengan penyemprotan disenfektan ke kadang-kandang sapi, kambing, serta ke tempat-tempat pedagang sapi yang saat ini sudah ada pedagang untuk sapi qurban. 

"Dari haril pemeriksaan kami, sampai saat ini keadaan hewan ternak dalam keadaan sehat semua," ucap Yoni, Selasa (21/6/2022).

Yoni menyebut, sejauh ini sudah ada sekitar 918 ekor sapi untuk qurban yang sudah dilakukan pengawasan dari sekitar 56 rumah tangga peternak (RTP). Dari jumlah tersebut 650 ekor sapi sudah terjual. 

Sedangkan jumlah kambing yang tersedia sebanyak 70 ekor dan ini pun tidak ada kambing jantan, karena banyak dibeli masyarakat untuk acara aqiqah. 

"Jika memperhatikan data tahun lalu, jumlah ini memang sedikit berkurang, tapi ini cukup untuk pelaksanaan ibadah qurban. DP3 juga akan melelang sebanyak 28 ekor sapi melalui BPKAD," ucapnya. 

Ia mengatakan, saat ini, pasokan hewan ternak ke Tanjungpinang masih berasal dari kabupaten Anambas dan Natuna, belum ada yang masuk dari luar provinsi Kepri. 

Terkait hewan ternak yang masuk ke Tanjungpinang, DP3 juga melakukan pemantauan bersama badan karantina, sebab setiap hewan ternak yang masuk harus di karantina dan di obeservasi selama lebih kurang 14 hari. 

Di samping itu juga, kita sudah membentuk posko untuk penanganna PMK dan ada juga unit respon cepat (URC), serta melakukam sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi ke masyarakat, terutama peternak dan pedagang pelaku peternakan. 

"InsyaAllah, dalam waktu dekat ini kita sudah membentuk satgas. Timnya selain dari dinas terkait dalam pemko, juga ada unsur FKPD seperti kepolisian, TNI, kejaksaan, karantina, dan instansi lainnya," ujarnya. (Dinas Kominfo). 

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA