Waspada DBD di Musim Penghujan, Warga Diminta Tidak LengahBERITA LAINNYA
Waspada DBD di Musim Penghujan, Warga Diminta Tidak Lengah

Diskominfo Kota Tanjungpinang - Curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berpotensi menjadi ancaman tersendiri bagi warga khususnya terkait penyakit demam berdarah. Untuk itu pemerintah setempat meminta waspada terhadap penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes Aegypti ini.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Elfiani Sandri melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sri Handono menyampaikan, kasus DBD di Tanjungpinang masih fluktuatif. 

Pada bulan November ini tercatat sebanyak 23 kasus. Mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kasus bulan sebelumnya tercatat sebanyak 39 kasus. 

"Tetapi kita jangan lengah, mengingat sekarang ini lagi musim penghujan, kalau kita tidak awas dan kita tidak menjaga lingkungan maka potensi penularan bisa terjadi," ujarnya kepada awak media, Selasa (23/11). 

Ia menyampaikan, tahun ini dari Januari hingga November tercatat sebanyak 315 kasus. Dengan kasus tertinggi terjadi pada bulan Juni sebanyak 41 kasus. 

Sedangkan kasus tertinggi sepanjang tahun ini berada di Kelurahan Pinang Kencana tercatat sebanyak 53 kasus, Batu IX sebanyak 47 kasus dan disusul Tanjung Ayun Sakti sebanyak 43 kasus.

Ia menjelaskan, kondisi perubahan iklim atau di musim penghujan ini tidak berpengaruh besar terhadap kasus demam berdarah. Menurutnya, yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan dan perilaku. 

"Demam berdarah adalah penyakit yang berbasis perilaku masyarakat. Masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan, tidak bisa menjaga perilaku hidup sehat, maka penularan bisa terjadi dengan mudah," ungkapnya. 

Ia menambahkan, upaya preventif yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengatasi masalah demam berdarah adalah aktif melakukan perilaku hidup sehat serta menjalankan 3M (menguras, menutup, dan mengubur).

"Mungkin sekarang pemukiman perumahan tidak bisa mengubur, bisa mendaur ulang atau membuang ke tempat pembuangan sampah sudah ditentukan supaya tidak ada lagi sisa-sisa tumpukan kaleng, sisa bekas cat, ember dan lainnya," imbuhnya. (Sah/Diskominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA