Wali Kota Tanjungpinang Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020BERITA LAINNYA
Wali Kota Tanjungpinang Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020

Kominfo, Kota Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, di ruang sidang paripurna, kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (31/3/2021).

Dalam pidatonya, Rahma menyampaikan secara umum realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, dimana pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sebesar Rp985,74 milyar menjadi Rp1 triliun pada tahun 2020. Sementara, belanja daerah menunjukkan penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp1,03 triliun menjadi Rp976,2 miliyar pada Tahun 2020.

“Untuk penerimaan pembiayaan daerah  tahun 2020 sebesar Rp64,49 milyar sesuai dengan rencana penerimaan pembiayaan daerah, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya,” jelasnya.

Dari sisi realisasi belanja langsung untuk untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sebesar Rp497,51 milyar dengan persentase sebesar 92,59%. Indikator kinerja daerah yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2018-2023 untuk tahun anggaran 2020 sejumlah 403 indikator kinerja program.

Dari  total indikator tersebut, sebanyak 287 indikator (71,22%) memiliki kinerja sangat tinggi, sebanyak 34 indikator (8,44%) memiliki kinerja tinggi, sebanyak 18 indikator (4,47%) memiliki kinerja sedang, sebanyak  7 indikator (1,74%) memiliki kinerja rendah, dan sebanyak 57 indikator (14,14%) memiliki kinerja sangat rendah.

“Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai dinamika, dimana salah satu hal yang signifikan berpengaruh adalah akibat pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang 2020. Kebijakan refocusing anggaran, kebijakan pembatasan sosial, yang kemudian juga berdampak pada aktifitas sosio-ekonomi masyarakat, menjadi tantangan bagi perangkat daerah kota Tanjungpinang untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Kendati demikian, pemko tetap berupaya semaksimal mungkin untuk tetap memprioritaskan pelayanan serta pembangunan bagi masyarakat kota Tanjungpinang sepanjang 2020. Hal ini ditunjukkan dengan masih diperolehnya sebanyak 321 indikator program dengan status kinerja kategori Baik, (yaitu indikator kategori sangat tinggi dan tinggi) dengan persentase sebesar 79,65%.

“Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dengan adanya dukungan dari DPRD kota Tanjungpinang dan secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah,” ucap dia

Menutup sambutannya, Rahma menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi- tingginya kepada seluruh komponen masyarakat yang turut mendukung situasi dan kondisi kota Tanjungpinang tetap terjaga kondusif, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan di tengah pandemi Covid-19,” tutupnya. (Dinas Kominfo)         



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA