Wali Kota Tanjungpinang Resmikan TBM PT Angkasa Pura II di Pulau PenyengatBERITA LAINNYA
Wali Kota Tanjungpinang Resmikan TBM PT Angkasa Pura II di Pulau Penyengat

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma meresmikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), di Balai Adat Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (12/10/2020).

Taman bacaan masyarakat tersebut merupakan bantuan corporate social responsibility (CSR) dari PT Angkasa Pura II. Selain itu, PT Angkasa juga memberikan batuan 29 kaki palsu kepada penyandang disabilitas di pulau Penyengat.

Wali Kota Rahma menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II dan Direktur Balai Pustaka atas bantuan taman bacaan dan kaki palsu yang telah diberikan bagi masyarakat pulau Penyengat.

"Alhamdulillah hari ini, Tanjungpinang khususnya pulau Penyengat mendapat bantuan taman bacaan yang isinya lengkap dan bisa akses apa saja yang ingin kita ketahui secara digital," ucap Rahma. 

Rahma juga bersyukur, hari ini mendapatkan bantuan kaki palsu untuk 29 orang penyandang disabilitas di pulau Penyengat.  Menurutnya, bantuan ini sangat luar biasa untuk membantu saudara kita yang sangat membutuhkan.

"Mudah-mudahan dengan bantuan kaki palsu ini memberi manfaat yang luar biasa, yang mungkin mereka selama ini terbatas geraknya, setelah memakai kaki palsu ini dapat leluasa. Tentu, ini sangat diimipikan oleh mereka yang berkebutuhan khusus," pungkasnya. 

Di kesempatan itu, Rahma pun berpesan kepada masyarakat pulau Penyengat agar menjaga dan merawat taman bacaan ini sebaik-baiknya. Ia berharap, keberadaan taman bacaan ini bisa menjadi motivasi bagi adik-adik yang hari ini waktunya cukup banyak, karena tidak belajar tatap muka. 

"Setelah belajar daring dari sekolah, silakan datang ke taman bacaan ini. Di sini anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa," ujar dia. 

Sementara itu, Direktur Of Finance PT Angkasa Pura II (Persero), Wiweko Probojakti, mengatakan pihaknya adalah bagian dari program kemitraan dan bina lingkungan PT Angkasa Pura II menyerahkan taman bacaan masyarakat yang dikelola oleh balai pustaka. 

"Kita ingin meningkatkan literasi dan kegemaran membaca dari masyarakat pulau Penyegat khususnya dan Tanjungpinang secara umum agar mereka bisa menjadi anak muda yang lebih kompetitif. Sehingga nanti menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari," harap Wiweko. 

Dijelaskan Wiweko, konten dari taman bacaan ini semuanya disuplai oleh balai pustaka. Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Direktur Balai Pustaka, Fachroji dan semua tim dan menyampaikan ucapan selamat Kepada masyarakat pulau Penyengat Tanjungpinang yang menjadi salah satu tempat dari program PT Angkasa Pura II," ucap dia. 

Wiweko juga mengaku bangga bisa datang ke pulau yang menjadi sejarah sebagai lahirnya bahasa Indonesia sekian ratus tahun yang lalu di sini. Karenanya, PT Angkasa Pura bangga bisa menjadi bagian dari kontribusi buat negeri. 

"Ini bagian dari amanah kami, Kementerian BUMN. Kami berharap, apa yang telah diberikan baik taman bacaan maupun kaki palsu untuk penyandang disabilitas ini bisa bermanfaat buat masyarakat pulau Penyengat," ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, Wiweko juga menitip pesan kepada masyarakat bahwa kita harus bersahabat dengan Covid-19, kita harus bisa melewati badai ini dengan menjadi lebih kuat lagi. 

"PT Angkasa Pura II yang mengelola 19 airport di seluruh indonesia ini, siap untuk membantu meningkatkan kembali pariwisata nasional, pariwisata Indonesia, dan menghubungkan orang dari titik ke titik agar berkontribusi buat negara," tutup Wiweko. (MC Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA