Wali Kota Tanjungpinang Harapkan Kepala Sekolah Lebih Inovatif BERITA LAINNYA
Wali Kota Tanjungpinang Harapkan Kepala Sekolah Lebih Inovatif

Kominfo, Kota Tanjungpinang – Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah wajib memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Hal ini dikatakan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, saat membuka Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD, SMP tahun 2021, di hotel pelangi Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (7/4/2021).

Menurut Rahma, melalui peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh para Kepala Sekolah, ke depan diharapkan dapat menjalankan tugas, peran, dan fungsinya dalam memimpin dan mengelola sekolah ke arah yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan di kota Tanjungpinang.

“Yang terpenting itu kemampuan manajerial, bagaimana kepala sekolah bisa merangkul, merangkum, bahkan mengajak guru-gurunya, muridnya untuk bisa sama-sama terbaik. Sehingga mampu menghasilkan mutu pendidikan di sekolah itu ada peningkatan,” ujarnya.

Dalam mengelola sekolah, lanjut Rahma, kepala sekolah harus lebih kreatif dan inovatif. Apalagi, di masa pandemi seperti ini, di mana pembelajaran dilakukan secara sistem online atau daring. Kepala sekolah dan guru dituntut untuk mampu bisa mengelola walaupun hanya lewat zoom, tapi mampu mengontrol anak-anak didik yang jauh dari jangkauan.

“Jadi, harus mampu ciptakan inovasi pembelajaran yang disenangi anak didik, sehingga mereka sedia duduk di depan layarnya masing-masing. Dengan begitu, pembelajaran berjalan sesuai tujuan yang diharapkan,” pungkas dia.

Dalam kesempatan itu, Rahma berpesan kepada para calon kepala sekolah agar memanfaatkan diklat ini dengan sungguh-sungguh, karena ini merupakan syarat mutlat yang harus meleka penuhi sebelum duduk sebagai kepala sekolah.

“Selamat berjuang, karena ada delapan syarat yang harus disempurnakan. Saya percaya bapak ibu punya kemampuan untuk menjadi kepala sekolah,” ucapnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Mulya Wiwin menjelaskan diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM calon kepala sekolah dan memenuhi ketersediaan kepala sekolah.

Diklat ini, berlangsung selama 300 jam pelajaran dengan rentang waktu selama enam bulan terdiri dari, on the job training I sebanyak 50 mapel pada 24 Maret 2021 di hotel bintan plaza dan sekolah masing masing, in service training sebanyak 50 jam dimulai dari 7 s.d. 12 April 2021 bertempat di hotel pelangi.

Kemudian, on the job training sebanyak 200 jam dilaksanakan di sekolah tempat masing-masing dan in service training sebanyak 30 jam dilaksanakan di hotel pelangi.

“Peserta terdiri dari guru TK 2 orang, guru SD sebanyak 21 orang, dan SMP 10 orang. Metode pelaksanaan secara ceramah, penugasan individu maupun kelompok, diskusi, dan pendampingan,” tutupnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA