Wali Kota Tanjungpinang Apresiasi PT Jamkrindo Jamin Kredit UMKMBERITA LAINNYA
Wali Kota Tanjungpinang Apresiasi PT Jamkrindo Jamin Kredit UMKM

Kominfo, Kota Tanjungpinang - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kantor Cabang Tanjungpinang melakukan sosialisasi dalam penjaminan usaha kecil menengah (UMKM) kepada pemerintah Kota Tanjungpinang, di restoran nelayan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (5/4/2021).

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma memberikan apresiasi kepada pihak Jamkrindo atas terselengaranya sosialisasi penjamin kredit bagi UMKM ini.

"Tentu ini kesempatan yang baik, minimal kami mengerti dahulu seperti apa sinergi yang bisa kita bangun dengan Jamkrindo," kata Rahma.

Menurut Rahma, jika bicara soal penjaminan kredit, selama ini bayangannya hanya melalui perbankan. Namun, dengan sosialisasi ini, kita mendapat pencerahan bahwa Jamkrindo dapat mempermudah memberikan penjaminan akses kredit bagi UMKM.

Hal itu, menjadi bukti bahwa semua lini bergerak serta berusaha bagaimana agar pelaku usaha itu bangkit dari kondisi pandemi COVID-19.

"Di sini pemko merupakan prakarsa, bagaimana kita mampu mengurangi kesulitan mereka dan bisa memperantarai dengan lembaga-lembaga yang bisa membantu kesulitan pelaku usaha," pungkasnya

Rahma mengakui, selama ini, apa yang perlu kita bantu, pemko sudah lakukan semaksimal mungkin sesuai kemampuan APBD Kota Tanjungpinang.

Dengan keterbatasan ini, tentu tidak semua keadaan masyarakat bisa kami bantu dalam bentuk bantuan.

Melalui sosialisasi ini, akan memberikan jalan untuk kami bisa membantu pelaku UMKM di kota Tanjungpinang untuk bangkit dan memulihkan usahanya.

"Kalau Jamkrindo bisa memberikan kemudahan bagi UMKM, kita sambut baik. Kita akan arahkan dan beri pemahaman. Karena, memang ada tanggung jawab yang harus mereka selesaikan," ucapnya.

Pimpinan Cabang Jamkrindo Kantor Cabang Tanjungpinang, Marye Agung Kusmagi menjelaskan Jamkirdo sudah ada sejak lama. Namun, keberadaan di Tanjungpinang sejak 2014.

Di dalam pelaksanaannya, pemerintah menugaskan PT Jamkrindo untuk melaksanakan penjaminan program pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, serta kesinambungan fiskal.

"Kami memang spesialis penjamin UMKM untuk KUR yang sudah berjalan sejak 2005. Tugas kami tidak menghandel layanan ke nasabah, tetapi dengan perbankan seperti, Bank BNI, BRI, Mandiri, Bank Riau Kepri," terang dia.

PT Jamkrindo adalah anggota BUMN Holding Persuransian dan Penjaminan atau Indonesia Financial Group (IFG) dengan induk holding PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

"Selain Jamkrindo, ada anggota dari 4 company yakni, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas," kata dia.

Sosialisasi ini, tambah dia, untuk mengenalkan lebih dalam mengenai program Jamkrindo sebagai mitra penjamin bagi kredit yang diajukan UMKM ke bank maupun institusi finansial lainnya.

"Sebagai penjamin kredit, Jamkrindo terus melakukan sosialisasi secara masif bersama stakeholder lainnya, baik dengan pemerintahan maupun kalangan perbankan,” tutupnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA