Wali Kota Sampaikan Nota RAPBD 2022 ke DPRD TanjungpinangBERITA LAINNYA
Wali Kota Sampaikan Nota RAPBD 2022 ke DPRD Tanjungpinang

Diskominfo Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran (TA) 2022.

Rahma menyampaikan nota keuangan Rancangan APBD TA 2022 tersebut kepada DPRD Tanjungpinang dalam dalam rapat paripurna, Selasa (23/11) malam.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni didampingi dua orang wakilnya. Sidang paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungpinang Endang Abdullah dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam nota keuangan RAPBD 2022, Rahma mengungkapkan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.891,72 miliar.

"Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.149,8 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp.732,98 miliar, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp.8,93 miliar," terang Rahma.

Sedangkan untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp.972,72 miliar. Menurutnya, belanja tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang diarahkan untuk urusan pemerintahan pada program yang sudah ditentukan.

Diantaranya pengalokasian belanja yang bersifat earmak atau bersumber dari dana alokasi khusus pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, pariwisata, perdagangan, industri kecil dan menengah, serta ketahanan pangan dan pertanian.

Selanjutnya, kebutuhan pembangunan yang sudah dituangkan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah melalui RPJMD 2018-2023 berdasarkan tujuan dan sasaran menjadi strategi pembangunan untuk arah kebijakan maka disusun tema pembangunan yaitu "peningkatan investasi dan pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan reformasi birokrasi".

Selanjutnya, pengalokasian anggaran wajib tersedia seperti urusan pendidikan 20 persen dari belanja daerah, fungsi kesehatan 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, alokasi pelatihan bagi ASN pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 0,16 persen dari total belanja daerah, fungsi pengawasan 1 persen, infrastruktur 40 persen dari total belanja daerah.

Kemudian, penganggaran belanja tidak terduga yang dipersiapkan dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Terakhir, mengalokasikan anggaran di setiap OPD yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya.

"Untuk pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Kota Tanjungpinang memperhitungkan SILPA target penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.81 miliar," ungkap Rahma.

Rahma berharap anggota DPRD dapat membahas lebih lanjut dan menyetujui rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 disampaikannya tersebut.

"Kami berharap pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 ini dapat dibahas bersama secara komprehensif dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah," imbuhnya. (Sah/Diskominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA