Wali Kota Rahma Fasilitasi Anak Jalanan Putus Sekolah Ikut Sanggar Kegiatan BelajarBERITA LAINNYA
Wali Kota Rahma Fasilitasi Anak Jalanan Putus Sekolah Ikut Sanggar Kegiatan Belajar

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma masih menemukan anak jalanan (anjal) yang tidak bersekolah. Lantaran harus membantu ekonomi keluarga.

Hal tersebut, diketahui Rahma saat berdialog sekaligus menyerahkan paket bahan makanan kepada anak jalanan, di lapangan Pamedan A. Yani Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa (4/5/2021).

"Dari 65 orang anak-anak jalanan, ada 8 orang putus sekolah, rata-rata di tingkat SD, mulai dari kelas 1, 3, 4, dan kelas 6. Artinya, kondisi ini memprihatinkan, putus sekolah di masa awal," kata Rahma.

Ketika ditanya, keinginan mereka untuk melanjutkan sekolah. Mereka menjawab masih punya keinginan untuk belajar di sekolah.

Rahma pun langsung mengintruksikan dinas sosial untuk mencatat dan mengumpulkan data-data kedelapan anak jalanan tersebut untuk didaftarkan ke satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar (SPNF SKB).

"Kedelapan anak ini wajib ikut sekolah paket. Nanti, saya telepon dinas pendidikan untuk mendaftarkan mereka. Jadi, tahun ajaran baru ini, mereka sudah bisa belajar," pinta Rahma.

Sebelum didaftarkan, Rahma meminta mengundang orangtua dan anaknya ke kantor, untuk buat komitmen dan sepakat bahwa bersedia untuk mengikuti sekolah paket sampai selesai.

"Anak-anak harus janji, rajin belajar. Kuncinya ada di diri kalian sendiri. Nanti, ibu rekom lagi untuk naik paket B (SMP) dan paket C (SMA). Biar dapat ijazah dan bisa kerja lebih baik lagi," ucapnya.

Ia pun meminta kesadaran orangtua anak-anak jalanan agar memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menuntut ilmu.

"Anak-anak ini tidak boleh putus sekolah, karena masa depan mereka masih panjang. Apalagi, pemerintah memberikan kemudahan untuk menuntut ilmu," ujar Rahma.

Muhammad Tio, si pengamen dan penjual koran yang berhenti sekolah saat kelas 5 SD ini mengaku senang mendapat kemudahan dari wali kota untuk ikut sekolah paket.

"Senang bisa melanjutkan sekolah. InsyAllah, saya bisa menyelesaikan sekolah paket," ucapnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA