Wali Kota Bersama TNI-Polri dan Satpol PP Lakukan Patroli Sasar Tempat KeramaianBERITA LAINNYA
Wali Kota Bersama TNI-Polri dan Satpol PP Lakukan Patroli Sasar Tempat Keramaian

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma bersama TNI-Polri dan Satpol PP kota Tanjungpinang melakukan patroli dalam penerapan surat edaran nomor 331.1/7825/5.4.01/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di kota Tanjungpinang.

Sebelum pelaksanaan, tim gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, dan Satpol PP, terlebih dahulu melaksanakan apel gabungan, yang personil, yang dipimpin Wali Kota, Rahma, di halaman polsek Tanjungpinang Timur, Kamis (10/6/2021).

Patroli dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat mematuhi surat edaran wali kota yang mengatur batasan tempat usaha dan keramaian sampai pukul 22.00 WIB.

Dalam razia tersebut, sekitar 100 personil gabungan dari TNI-Polri dan satpol PP diterjunkan untuk mengawasi pelaksanaan aturan pembatasan kegiatan masyarakat.

"100 personil ini, kita bagi menjadi 4 tim untuk mengawal di 4 kecamatan. Masing-masing tim dipimpin kapolsek, kasatpol, dan pengarah satgas COVID-19 kota Tanjungpinang," ucp Wali Kota, Rahma.

Rahma menyebutkan operasi ini akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai Kamis (10/6) s.d. Sabtu (12/6).

Selama pelaksanaan, bagi pelaku usaha yang menutup tempat usahanya sampai dengan batasan waktu yang diberikan, kita berikan surat pernyataan tertulis yang ditandatangani langsung pemilik usaha.

"Bagi pemilim usaha yang tidak mengindahkan surat edaran, maka kita akan polisi line, hingga pencabutan izin usaha bila membangkang" tegas wali kota.

Sedangkan, bgai pengunjung bisa mendapat sanksi juga berupa pengembokan kendaraan bila tidak membubarkan diri di atas jam 22.00 WIB," tambah dia.

Wakapolres Tanjungpinang, Kompol Arya Tesa Brahmana, meminta agar setiap regu memperhatikan jumlah dan personil, jangan sampai kurang ketika kegiatan belum selesai.

"Danton diharapkan menghitung jumlah anggota, jangan sampai kurang. Yang perlu diingat, setiap melaksanakan tugas, tetap patuhi protokol kesehatan," pesan wakapolres. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA