Wako Rahma : Zona Integrasi WBK dan WBBM Wujudkan Birokrasi BersihBERITA LAINNYA
Wako Rahma : Zona Integrasi WBK dan WBBM Wujudkan Birokrasi Bersih

Kominfo, Kota Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyaksikan penandatanganan pakta integritas pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Besih, dan Melayani (WBBM) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Tanjungpinang, di Hotel CK Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (23/4/2021).

Wali Kota, Rahma mengucapkan taniah dan selamat kepada balai KIPM Tanjungpinang yang sudah berikrar melakukan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi.

“Ikrar ini sangat mulia dan positif. Tentu ini, lahir dari komitmen pemimpin. Ibaratnya, kalau pemimpin sudah bertekad melaksanakannya, pasti diikuti seluruh pegawainya,” ucap Rahma.

Kepala Balai KIPM Tanjungpinang, Felix Lumban Tobing menyadari dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan yang berinteraksi dengan masyarakat dan pengguna jasa, kami tidak lepas dari konflik-konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan praktek KKN, dan lemahnya pengawasan di dalam pekerjaan.

“Berangkat dari kesadaran dan sebagai bagian pelaksanaan reformasi birokrasi, kami bertekad untuk menjadi bagian merubah dan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM,” pungkasnya.

Sehingga dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder dengan cepat, tepat, dan professional,” tambah dia.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri, Cindy Pardede menyambut baik balai KIPM yang melaksanakan WBK dan WBBM. Ia berharap, komitmen yang teguh dari penyelenggaraan pelayanan publik bukan hanya dilakukan pimpinan saja, tapi semua jajarannya, mulai di tingkat manajer hingga staf,” tuturnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA