Wako Rahma Lantik 27 Paskibraka yang Bertugas 17 AgustusBERITA LAINNYA
Wako Rahma Lantik 27 Paskibraka yang Bertugas 17 Agustus

Kota Tanjungpinang - Sebanyak 27 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) merah putih Kota Tanjungpinang, resmi dikukuhkan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma.

 

Pengukuhan paskibraka yang akan bertugas pada detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2022 mendatang itu, dilakukan di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (15/8/2022). 

 

Dalam kesempatan itu, Rahma mengucapkan selamat kepada seluruh paskibra yang telah dikukuhkan.

 

“Atas nama Pemko Tanjungpinang saya mengucapkan selamat atas pengukuhan duta pancasila paskibra Kota Tanjungpinang," kata Rahma.

 

Pemko Tanjungpinang, tambah dia, ikut berbangga atas sudah dikukuhkan paskibra ini. Ia pun berharap mudah-mudahan segala jerih payah dan pelatihan yang telah didapat selama diklat calon paskibraka akan terbayarkan saat pelaksanaan upacara di hari kemerdekaan nanti.

 

Rahma menambahkan, melalui peraturan presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka, melakukan terobosan dengan menjadikan para pemuda yang tergabung dalam paskibraka menjadi duta pancasila paskibraka.

 

Menurutnya, momentum pengukuhan duta pancasila paskibraka ini merupakan hal yang penting bagi keabsahan putra-putri yang telah dididik dan dilatih untuk melakukan pekerjaan penting negara. 

 

"Perlu dipertegas dengan terbentuknya duta pancasila paskibra Kota Tanjungpinang, tugas dan tanggungjawab utama yang diemban oleh adik-adik menjadi bertambah yakni sebagai duta pancasila purna paskibra,” tukasnya.(Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA