Wako Rahma Apresiasi Semangat Guru Dalam Mengajar dan Mendidik Siswa Selama Pandemi BERITA LAINNYA
Wako Rahma Apresiasi Semangat Guru Dalam Mengajar dan Mendidik Siswa Selama Pandemi

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengajak para guru di Tanjungpinang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal tersebut diungkapkan Rahma saat menghadiri halalbihalal yang digelar oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tanjungpinang, di lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang, Kepri Sabtu (21/5/2022). 

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para guru yang dengan sepenuh hati menjalankan tugasnya untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita di tengah keterbatasan berkegiatan agar anak-anak tidak tertinggal pelajaran dan tetap mendapatkan ilmu untuk menjadi generasi yang cerdas, berbakti, mengabdi terhadap bangsa dan negara," ujar Rahma dalam sambutannya. 

Ia menyampaikan, pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap seluruh lini kehidupan, termasuk para guru. Kendati begitu, lanjut Rahma, banyak hikmah dibalik merebaknya virus covid-19 di Tanjungpinang. 

Diantaranya para guru semakin melek teknologi karena pembelajaran harus menggunakan sistem daring, kemudian membangun kekompakan antar sesama. 

Menurutnya, dengan semangat kebersamaan ini sehingga kasus covid-19 di Tanjungpinang menunjukkan tren membaik, tidak ada penambahan kasus dan saat ini hanya ada seorang pasien yang dirawat di rumah sakit. 

Rahma juga mengajak momen halalbihalal ini dijadikan sebagai ajang untuk silaturahim, karena sudah dua tahun ini halalbihalal hanya dilaksanakan daring melalui zoom meeting. 

"Alhamdulillah setelah 2 tahun kita tidak dapat melaksanakan kegiatan halalbihalal, di tahun ini kembali kita bersama dapat melaksanakannya untuk menjalin silaturahim dan bertatap muka dengan keluarga besar PGRI,” ucapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Rahma juga menyampaikan terus berjuang untuk tidak akan memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) para guru hingga sampai saat ini. Kebijakan  tersebut sebagai apresiasi kepada para guru yang telah mendidik anak-anak Tanjungpinang. 

"Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan dorongan kita untuk mengabdi, ini menjadi semangat kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa.  Artinya saya menghargai dan menjaga hak-hak bapak ibu semua, mudah-mudahan kita berjuang sampai Desember ini tidak ada gangguan," ucap Rahma. 

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Tanjungpinang Iskandar mengatakan tujuan dilaksanakannya halalbihalal untuk mempererat silaturahim dan kekompakan. 

“Di tengah kesibukan aktifitas belajar mengajar sehari-hari, pagi ini kita semua dapat bersilaturahim sekaligus bermaaf-maafan. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memupuk semangat, kekompakan dan kebersamaan,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Iskandar meminta pemko Tanjungpinang untuk memperhatikan guru-guru honorer. "Kalau untuk gaji kita sudah mencukupi, alhamdulillah bapak ibu sudah menerima semuanya," ucapnya. 

Ia merasa bersyukur saat ini TPP guru tidak adanya pemotongan, kendati saat ini di beberapa daerah melakukan pemotongan TPP dan bahkan telah dihapus. 

"Kita perlu bersyukur kepada pemko Tanjungpinang TPP kita tidak berubah, kita tetap menerimanya. Alhamdulillah kita sama-sama menerima dengan tidak dikurangi sama sekali, sama dengan tahun 2021," ucapnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Prokopim



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA