Vaksinasi Anak di Tanjungpinang Tunggu Arahan Gubernur KepriBERITA LAINNYA
Vaksinasi Anak di Tanjungpinang Tunggu Arahan Gubernur Kepri

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Rencana vaksinasi covid-19 untuk anak usia 12-17 tahun di Tanjungpinang masih menunggu arahan dari Gubernur Provinsi Kepri.

Vaksinasi untuk anak dinilai lebih aman dibanding orang dewasa karena anak-anak jarang memiliki penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, penyakit paru, tumor dan lainnya. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, dr. Nugraheni Purwaningsih menjelaskan jika herd immunity di Tanjungpinang sudah terbentuk maka akan lebih aman, tapi jika anak mulai aktif sekolah tatap muka maka harus punya kekebalan untuk dirinya sendiri.

"Tidak apa-apa, agar dia terlindungi dari orang sekitarnya," kata Nugraheni, Rabu (30/6/2021).

Justru jika sudah diperbolehkan, Nugraheni mengklaim proses vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun itu akan lebih mudah dilakukan karena cukup dikumpulkan di sekolah masing-masing, sehingga cakupan vaksinasi lebih cepat tercapai. 

"Sampai saat ini kita tunggu kebijakan dari gubernur atau kementerian kesehatan, sekarang belum ada. Masih wacana," sebutnya. 

Terlebih saat ini pemko Tanjungpinang masih mengejar sasaran usia 18-59 tahun untuk mencapai 70%, jika dibuka vaksinasi untuk anak-anak dikhawatirkan sulit mengejar target.

"Kalau untuk anak sekolah itu mudah kita tinggal datang ke SMP dan SMA saja sudah bisa,"sebutnya.

Untuk vaksinasi anak usia 12-17 tahun nanti tidak ada syarat khusus, sama seperti orang dewasa akan dilakukan screening, pengecekan kesehatan, tidak ada penyakit yang memiliki indikasi. Vaksinasi untuk anak lebih aman karena tidak memiliki penyakit komorbid.

"Insyaallah lebih cepat tervaksin. Lebih produktif dan cepat sekolah," ucapnya

Saat ini, stock vaksin yang tersedia hanya untuk orang dewasa, 2.283 vial sinovac dan 1.019 vial asntrazeneca. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA