Update Covid 19 Kota Tanjungpinang, Positif 23, PDP 59, ODP 187 BERITA LAINNYA
Update Covid 19 Kota Tanjungpinang, Positif 23, PDP 59, ODP 187 

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang mencatat hingga Senin (27/4/2020) belum ada penambahan kasus positif Covid 19. 

Dengan demikian kasus positif masih berjumlah 23 kasus, meninggal dunia dua orang dan sembuh enam orang.

Secara akumulatif, sebaran tertinggi jumlah kasus positif yakni, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 5 kasus, Batu Sembilan empat kasus, Kampung Bugis tiga kasus, Sungai Jang, Tanjungpinang Timur, Pinang Kencana dan Kampung Baru dua kasus. Selanjutnya, Tanjungpinang Barat, Kampung Bulang, dan Dompak masing-masing satu kasus positif Covid-19.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang, jumlah PDP sebanyak 59 orang. 16 orang diantaranya masih dalam pengawasan rumah sakit, empat orang pengawasan dirumah dan 40 orang selesai pengawasan.

Selanjutnya jumlah orang dalam pemantauan (ODP) juga bertambah satu orang menjadi 187 orang. 169 orang selesai pemantauan dan 18 orang masih dalam pemantauan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang juga melakukan tes cepat (rapid test) terhadap 635 orang. 

Hasilnya 12 orang dinyatakan reaktif Covid-19, enam orang ditemukan tanpa gejala, dua orang berstatus dalam pemantauan dan empat orang berstatus dalam pasien dalam pengawasan. (Diskominfo) 



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA