Upaya PUPR Tanjungpinang Tangani Banjir di Tanjungpinang BERITA LAINNYA
Upaya PUPR Tanjungpinang Tangani Banjir di Tanjungpinang

Diskominfo Kota Tanjungpinang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang menyatakan, sudah lakukan upaya penanganan untuk mengatasi masalah banjir di wilayah setempat.

"Yang kita lakukan sekarang melakukan normalisasi beberapa ruas sungai, sesuai dengan anggaran yang tersedia," ujar Kepala PUPR Tanjungpinang Zulhidayat saat dihubungi, Senin (22/11).

Ia menyampaikan, ada 32 titik yang rawan terjadi banjir atau genangan air saat musim penghujan seperti sekarang ini. Namun ia tidak merincikan lokasi yang dimaksud.

"Satu-persatu saya tidak hafal, yang jelas titik rawan banjir seperti Bintan Center Jalan DI Panjaitan, jalan arah Bandara RHF Tanjungpinang, Kampung Kolam, Perumahan Jala Bestari, Anggrek Merah dan kawasan Sungai Toca," ungkapnya.

Di tahun ini Dinas PUPR Kota Tanjungpinang melaksanan penyusunan DED Drainase Kota Tanjungpinang untuk 5 lokasi yang menjadi prioritas penanganan genangan / banjir antara lain lokasi kawasan Bhayangkara, kawasan Bintan Center, kawasan Puspandari – Perumahan Elang – anak sungai Toca, kawasan Jala Bestari dan kawasan Anggreak Merah.  

Juga telah dilakukan Normalisasi/pembukaan alur sungai di lokasi Kp. Sidomulyo dan Normalisasi Saluran Drainase Jl. Sri Andana Kel. Batu Sembilan, Box Culvert Jl. WR. Supratman Kel. Air Raja, Normalisasi dan Pembuatan Kolam tampungan Terminal Sei Carang Kel. Air Raja dan Normalisasi Saluran Drainase Jl. Satria Kel. Pinang Kencana serta pembuatan drainase di beberapa titik untuk mengatasi banjir setempat di Batu 10, Jalan Kuantan, Jalan Siantan Sei Jang.

Selain itu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri pada tahun 2021 telah dilakukan  perbaikan saluran drainase utama jalan bandara RHF, pembangunan saluran drainase jalan Panglima Dompak Lembah Asri, pembangunan saluran utama kawasan Sri Andana dan pembangunan drainase perumahan Kijang Kencana III – kampung Purwodadi.

Tidak hanya itu, dinas PUPR Kota Tanjungpinang juga telah bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV melalui Satker PJSA tahun 2021, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan folder pemuda sejak tahun 2017, saluran drainase primer Cendrawasih dan saluran drainase utama Kp Sidomulyo. Sedangkan melalui Satker OPSDA, beberapa lokasi yang telah ditangani antara lain normalisasi drainase utama perumahan Permata Galaxy, normalisasi saluran drainase Sei Carang dan normalisasi drainase utama di kawasan perumahan Elang sampai saluran anak sungai Toca.

"Selain bersinergi dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepri dan Balai Wilayah Sungai Sumetera IV untuk melakukan normalisasi, kita juga sudah menggalakkan gotong royong ke warga untuk membersihkan drainase dan mengingatkan supaya tidak membuang sampah sembarangan," imbuhnya. (Sah/Diskominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA