Tinjau Pasar Gerakan Pasar Murah, Rahma Imbau Masyarakat Belanja Kebutuhan Bahan PokokBERITA LAINNYA
Tinjau Pasar Gerakan Pasar Murah, Rahma Imbau Masyarakat Belanja Kebutuhan Bahan Pokok

Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) menggelar kegiatan "Gerakan Pangan Murah" yang dilaksanakan di lapangan jalan Sultan Mahmud Tanjung Unggat, Jum'at 17/3/2023.

Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma, S.IP, MM, yang meninjau langsung pelaksanaan kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada distributor-distributor, Perum Bulog, UKM/IKM, Bank Indonesia, Gerai Pangan dan yang lainnya yang sudah ikut meramaikan Bazaar dalam Gerakan Pangan Murah.

"Tentunya harga yang dijual di ‘Gerakan Pangan Murah’ ini lebih murah dari harga di pasar" lanjut Rahma. 

Walikota Tanjungpinang menghimbau kepada seluruh distributor untuk tidak menaikkan harga bahan pangan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1444H.

Bazar yang akan berlangsung mulai hari ini Jumat (17/3) sampai hari Minggu (19/3)diharapkan dapat membantu masyarakat membeli kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau namun tetap dg kualitas yang bagus.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Yoni Fadri, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan berbagai stake holder antara lain Bank Indonesia, Bulog, hypermart, Wilmar, BUMD Kepri, Squad Kesehatan Hewan, Ketahanan Pangan, Gerai Pangan, KWT, pengrajin hasil perikanan dan peternakan, UMKM/IKM, dan PT Prendjak.

"Sebagai salah satu upaya menekan angka inflasi di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Kota Tanjungpinang hadir dalam membantu masyarakat menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau daya beli masyarakat", Ungkapnya 

Dalam bazaar tersebut, dijual berbagai bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, tepung, aneka cabe, aneka bawang, umbi-umbian, frozen food, dan aneka sayuran serta produk-produk pendukung lainnya. Untuk produk tertentu seperti minyak goreng dan gula pasir dibatasi pembeliannya per orang per harinya untuk menjaga kestabilan ketersediaan. 

Selain menjual produk pangan, bazaar ini juga menyediakan pelayanan pemeriksaan hewan kesayangan, pemberian vitamin dan obat cacing secara gratis. Pada kegiatan ini juga dibagikan tas belanja (goodie bag) gratis selama persediaan masih ada. ( Dinas Kominfo) 

 

Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

  • Terbit: Jumat, 17 Maret 2023
  • Kategori:Ekonomi
  • Redaktur: M. ZUHDY SYAFARA, S.IP
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023
Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Nomor : 539 / 233 / PANSEL / 1.2.01 / 2023

Panggilan Darurat (0771) 24949 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang
Panggilan Darurat (0771) 24949 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang

Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA