Tim Terpadu P4GN Diharapkan Perkuat Tim Untuk Tanjungpinang Zero NarkobaBERITA LAINNYA
Tim Terpadu P4GN Diharapkan Perkuat Tim Untuk Tanjungpinang Zero Narkoba

Kota Tanjungpinang - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah memimpin rapat koordinasi (rakor) Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kota Tanjungpinang tahun 2021.

Rapat yang dihadiri Kepala OPD, camat, kepala BNNK, Kasat Narkoba Polresta Tanjungpinang, dan dipandu Kepala Badan Kesbangpol Kota Tanjungpinang, Huzaifa Dadang, berlangsung di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (7/10/2021).

Dalam rakor tersebut, dibahas terkait realisasi B6 dan pencapaian target B12 rencana aksi daerah P4GN kota Tanjungpinang 2021.

Diantaranya rencana pelaksanaan test urine dengan target 3% ASN Tanjungpinang hingga muatan materi P4GN untuk pelatihan CPNS, taruna/i, serta bagi pelajar SMP dan SD.

Wakil Wali Kota, Endang Abdullah mengatakan sejalan dengan Inpres nomor 2 tahun 2020, pemko berkomitmen dalam pelaksanaan P4GN di kota Tanjungpinang. 

Untuk itu, ia meminta agar seluruh anggota tim terpadu bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan P4GN di kota Tanjungpinang. 

"Perkuat tim, supaya terkoordinasi dengan baik. Sehingga kota Tanjungpinang menjadi zero narkoba," harap wawako. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA