Terkait Pengurusan Izin ke Disdagin, Pemilik Pangkalan, Kristyanto : Gratis, Tidak Dipungut Biaya BERITA LAINNYA
Terkait Pengurusan Izin ke Disdagin, Pemilik Pangkalan, Kristyanto : Gratis, Tidak Dipungut Biaya

Kota Tanjungpinang - Kristyanto, Pemilik Pangkalan Gas Randy yang terletak di RT. 3, Jalan Triwijaya KM.15, Perum Graha Indo Mulya Tanjungpinang, Kepulauan Riau, membantah telah mengeluarkan biaya pengurusan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Tanjungpinang untuk mendapatkan izin membuka pangkalan baru.

Hal ini, disampaikan Kris, terkait adanya pemberitaan yang terbit di media HarianKepri.com berjudul "Pengakuan Pemilik Pangkalan Elpiji Randi : Urus Izin, Bayar Administrasi Rp8 Juta".

Dalam pemberitaan itu, disebutkan untuk kepengurusan izin administrasi di Disperdagin pemko Tanjungpinang menurut Kristianto, ada biaya. Izin administrasinya kemarin, saya urus Rp8 jutaan.

"Yang diberitakan itu tidak benar. Segala pengurusan izin di disdagin itu gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali," tegas Kris, Jumat (22/10/2021).

Adapun biaya yang dikeluarkan itu, lanjut Kris, untuk pembayaran kuota tabung gas LPG 3 kg sebanyak 80 tabung, ditambah 5 tabung gas LPG 5,5 kg (bright gas), racun api, dan timbangan ke Agen PT Adri Jaya Sakti sebesar Rp28.500.000.

Kemudian, diantara uang yang ia transfer Rp28,5 juta ke agen itu, saya meminta kembali lagi sebesar Rp6 juta untuk keperluan sewa tempat pangkalan. Sisanya, untuk pembelian susulan sebanyak 30 tabung gas 3 kg beserta isinya.

"Awalnya itu, untuk kuota 100 tabung. Tapi yang tersedia 80 tabung. Dari pembayaran saya itu, tersisa sekitar Rp5 juta lebih yang saya titipkan ke agen untuk pembelian susulan," terangnya.

Terkait kelengkapan administrasi, Kris mengatakan sudah mengantongi persyaratan lengkap seperti MoU pangkalan dengan agen, surat izin, rekomendasi dari disdagin, bukti transfer ke agen serta kuitansi pembelian tabung gas dan kelengkapan pangkalan

"Bukti administrasi, transfer dan kuitansi semua ada. Jadi, saya membuka pangkalan ini sesuai prosedur, bukan ilegal," tegasnya lagi.

Karena, proses pengurusannya itu, sudah melalui izin dari RT, RW, dan lurah setempat, kemudian ke agen, lalu agen ke pihak disdagin untuk dilakukan survei guna memastikan apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkan.

"Kalau saya tidak dapat izin dari RT, mana bisa melanjutkan proses membuka pangkalan sampai ke agen, disdagin, hingga mendapatkan izin. Karena ada izin itu, makanya bisa di proses," tambah Kris.

Dirinya pun mengajukan permohonan membuka pangkalan ini sejak lima tahun lalu. Baru tahun ini bisa di peroses, karena ada buka agen baru," tambah dia.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, Atmadinata mengatakan pihaknya telah memanggil langsung pemilik pangkalan Randi, Kristyanto untuk menanyakan langsung terkait hal tersebut.

Dari keterangan Kristyanto, dirinya tidak pernah membuat pernyataan seperti yang diberitakan di media tersebut.

"Keterangannya itu, kita buatkan berita acara dengan ditandatangani yang bersangkutan," ujarnya.

Atma menjelaskan, membuka pangkalan baru itu harus memenuhi beberapa persyaratan seperti memiliki KTP, NPWP, harus ada surat keterangan dari RT/RW setempat bahwa di lokasi itu tidak ada pangkalan, harus ada tempat penyimpan gas dalam bentuk kerangkeng, tidak di ruangan yang pengap.

Kemudian, harus ada racun api, bak air untuk menguji apakah gas itu dalam keadaan bagus atau bocor, dan timbangan untuk mengukur berat gas apakah cukup 3 kg.

Proses selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi ke disdagin, izinya melalui OSS di DPMPTSP.

"Disdagin hanya memberikan rekom sesuai survei yang disyaratkan tadi dan tidak dipungut biaya," ucapnya.

Sementara MoU itu, antara agen dengan pangkalan. Kalau agennya tidak bersedia memberikan gas. Mereka tidak bisa menjual gas. Karena yang punya gas itu agen," tambah Atma. (Dinas Kominfo).



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA