Terkait Ada Media Yang Tidak Teriverifikasi Jalin Kerja Sama, Susilo : Silakan Sampaikan Untuk di KroscekBERITA LAINNYA
Terkait Ada Media Yang Tidak Teriverifikasi Jalin Kerja Sama, Susilo : Silakan Sampaikan Untuk di Kroscek

Kota Tanjungpinang - Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Susilo menanggapi pemberitaan di beberapa media online yang mempertanyakan soal dana publikasi bernilai miliar rupiah yang dijadikan bancakan oleh segelintir orang yang berambisi menikmati uang rakyat.

Susilo menegaskan bahwa apa yang diberitakan media tersebut adalah tida tidak benar dan terlalu berlebihan.

Ia menjelaskan saat ini Pemerintah Kota Tanjungpinang fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi. Salah satu upaya tersebut dengan melakukan refocusing anggaran, termasuk anggaran dana publikasi.

"Bila disebutkan dana publikasi berjumlah milyaran, kita ketahui bahwa hampir seluruh dana publikasi tersebut di "refocusing" untuk kepentingan penanganan pandemi covid-19," kata Susilo, Kamis (9/9/2021)

Dalam menjalin kerja sama media, lanjut Susilo, pihaknya bermitra dengan perusahaan pers atau media yang terverifikasi, minimal administrasi sesuai peraturan Menteri Kominfo nomor 8 tahun 2019 yang dituangkan dalam petunjuk teknis tentang pengelolaan hubungan media.

Bila ada dugaan seperti yang diberitakan disalah satu media yang menyebutkan dana publikasi dinikmati perusahaan media yang tidak terverfikasi, ia meminta bisa disampaikan ke kami untuk di kroscek dan evaluasi kedepan.

"Terima kasih kepada teman-teman media atas perhatiannya dan saling mengingatkan. Bersama kita bersinergi untuk penyampaian informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat," ucapnya.

Mengenai dirinya dianggap seolah-olah bungkam dan tidak merespon pertanyaan media, Susilo menekankan saat itu dirinya sedang mengikuti rapat, sehingga belum bisa memberikan respon kepada awak media yang menghubunginya.

"Saat itu, saya sedang rapat, jadi tidak bisa merespon," tegas Susilo. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA