Tanjungpinang Raih Predikat Madya Kota Layak AnakBERITA LAINNYA
Tanjungpinang Raih Predikat Madya Kota Layak Anak

Kota Tanjungpinang - Kota Tanjungpinang berhasil mempertahankan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tiga kali berturut-turut. 

Tahun 2021, Kota Tanjungpinang kembali menerima penghargaan level nasional untuk predikat Madya Kota Layak Anak yang diperolehi berturut-turut sejak 2018 lalu. 

Penghargaan KLA diumumkan secara virtual, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah mengikuti acara tersebut, yang juga dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, serta 275 kabupaten kota penerima penghargaan, dari ruang rapat lantai III, kantor wali kota Tanjungpinang, Kamis (29/7/2021). 

Wakil Wali Kota, Endang Abdulllah menyampikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemko, termasuk non pemerintahan, media, dan dunia usaha yang telah mengambil peran dalam mewujudkan Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak.

“Ini wujud semua unsur berkolaborasi agar Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi memiliki komitmen dalam rangka perlindungan anak," ucapnya. 

Endang meyakini, dengan program kolaborasi bersama ini, kedepan penghargaan ini bisa naik peringkat dari Madya menjadi Nindya.

"Semoga 2022, pencapaian kota Tanjungpinang naik peringkat menjadi Nindya," harap Endang. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Rustam mengucapkan rasa syukur karena Tanjungpinang bisa mempertahankan predikat sebagai kota layak anak pada predikat madya. 

"Alhamdulillah, kita bisa mempertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan, kedepan prestasi kota layak anak ini bisa sedikit naik peringkat menjadi kategori nindya, bahkan utama," harapnya. 

Untuk meningkatkan prestasi ini, Rustam mengatakan tentu membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder terkait, perjuangan yang berat karena ini tidak mudah, sebab kita masih dalam situasi pandemi. 

Kemudian, proses yang panjang dengan melibatkan dunia usaha, lembaga masyarakat, dan juga media. Semua itu, harus berkolaborasi. 

"Kuncinya adalah dengan mengedepankan kolaborasi dan transparasi dalam membangun kota layak anak bersama seluruh stakeholder," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengapresiasi provinsi, kabupaten, dan kota yang telah berkomitmen membangun sistem yang menjamin hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

"Semoga berbagai penghargaan tersebut dapat memberikan inspirasi, motivasi, kekuatan, dan dorongan bagi kita semua, khususnya kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia untuk menjadikan program pembangunan anak sebagai prioritas untuk mewujudkan anak terlindungi Indonesia maju," harapnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA