Tak Kantongi Izin, DPMPTSP Pasang Selebaran Kertas ke Papan ReklameBERITA LAINNYA
Tak Kantongi Izin, DPMPTSP Pasang Selebaran Kertas ke Papan Reklame

Kota Tanjungpinang - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang memasang selebaran kertas terhadap sejumlah konstruksi papan reklame yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung (PBG), Kamis (4/8/2022).

Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang, Marzul Hendri, melalui Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Perizinan dan Non Perizinan, A, Lukman mengatakan, selebaran kertas yang di tempel di tiang papan reklame tersebut, bertuliskan kontruksi ini tidak memiliki PBG, maka dilarang memasang konten atau iklan, dan diharapkan segera mengurus perizinannya.

Menurutnya, ada sebanyak tujuh papan reklame yang diberikan peringatan oleh pihaknya. Salah satunya papan reklame yang terletak di Gapura Bintan Plaza.

Sebenarnya, tambah dia, banyak papan reklame yang akan diberikan peringatan, namun untuk tahap awal ini pihaknya memprioritaskan untuk papan reklame kategori yang besar, yang wajib PBG.

"Kami harapkan dengan adanya peringatan ini pelaku usaha bisa segera mengurusnya," tuturnya.

Menurutnya, ketika peringatan tersebut sudah dipasang, maka pelaku usaha tidak boleh memasang baliho jenis apapun terhadap papan reklame tersebut.

"Karena nanti ada teguran dan penertibn yang akan dilakukan ketika pelaku usaha tetap memasangnya," tuturnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA