Soal Penyebaran Spanduk, Ini Penjelasan Kasatpol PP TanjungpinangBERITA LAINNYA
Soal Penyebaran Spanduk, Ini Penjelasan Kasatpol PP Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Tanjungpinang menertibkan spanduk yang tidak memiliki izin yang dipasang di sejumlah fasilitas umum di kota Tanjungpinang.

Termasuk spanduk berisikan tulisan “Kami meminta walikota segera klarifikasi terhadap foto dibawah ini!!!” yang disebar oleh oknum tidak bertanggungjawab pada Minggu (17/10).

Penurunan spanduk tidak berizin dan terpasang bukan pada tempatnya ini dilakukan guna menjamin ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

“Tugas satpol menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jadi, kita turunkan spanduk itu, karena yang tidak sesuai dengan aturan tentu kita tertibkan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani, Selasa (19/10/2021).

Terkait spanduk itu, Yani menyebut, dipasang di empat titik yakni, di batu 10, batu 7, Dompak, dan Tugu Proklamasi. Pihaknya melalui PPNS akan menyelidiki penyebaran spanduk tersebut.

“Semua sudah kita tertibkan. Nanti PPNS akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebar spanduk tersebut,” ucapnya.

Soal, pernyataan Ahmad Yani yang mengatakan bahwa menaruh kecurigaan terhadap sejumlah orang yang sempat mendesak ingin bertemu Wali Kota Tanjungpinang, Rahma sebagai penyebar spanduk tersebut.

Seperti yang disebutkan Wakil Koordinator Pejuang Marwah Tanjungpinang Solihin pada pemberitaan di media ulasan.co yang terbit 18 Oktober 2021 berjudul “Pejuang Marwah Minta Klarifikasi Kasatpol PP Terkait Penyebaran Spanduk Mirip Rahma”.

Atas hal itu, Yani menegaskan, dirinya tidak pernah membuat peryataan bahwa telah menuding atau menyebutkan nama orang maupun sekelompok orang sebagai penyebar spanduk tersebut sebagaimana yang telah diberitakan.

“Saya tidak pernah menyebut nama orang atau sekelompok orang. Apalagi menaruh kecurigaan atau menuding seseorang dan sekelompok orang. Itu tidak benar, saya tidak ada menyebut itu,” tegas Yani. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA