Serahkan Dua Nama Cawawako ke DPRD, Rahma : Pilihlah yang Terbaik Sesuai Kata Hati NuraniBERITA LAINNYA
Serahkan Dua Nama Cawawako ke DPRD, Rahma : Pilihlah yang Terbaik Sesuai Kata Hati Nurani

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Usai menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyerahkan surat berisi dua nama calon wakil wali kota (cawawako) Tanjungpinang sisa masa jabatan 2018-2023 ke DPRD Kota Tanjungpinang, Rabu (31/3/2021).

Surat bernomor 132/529/1.1.02/2021, perihal tindak lanjut pengusulan calon wakil walo kota Tanjungpinang, tertanggal 31 Maret 2021 tersebut, berisi dua nama usulan dari gabungan partai politik pengusung untuk dipilih dalam rapat paripurna sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dua nama itu adalah politisi partai Gerindra, Endang Abdulah dan politisi partai Golkar, Ade Angga.

“Saya titip amanah ini kepada seluruh anggota DPRD, pilihlah yang terbaik, pilihlah yang sesuai kata hati nurani bapak ibu semuanya. Saya ingin, siapun dia yang terpilih, tentu ini adalah perjalanan pemerintah kota Tanjungpinang untuk seluruh masyarakat kota Tanjungpinang,” ucap Rahma

Mudah-mudahan hari yang baik ini, menjadi awal yang baik untuk seluruh masyarakat kota Tanjungpinang,” tambah dia.

Di hadapan seluruh anggota DPRD, Rahma menjelaskan dalam proses pemilihan wakil wali kota, ia tegaskan bahwa tidak ada unsur sengaja untuk memperlambat. Rahma mengatakan, pertama masa definitifnya baru berjalan 6 bulan, proses ini memberikan saya  waktu dan ruang untuk terus berusaha dengan hati hati, jangan sampai saya salah melangkah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Surat saya balasan saya, baru saya dapatkan jawabannya dari Kementerian Dalam Negeri pada Jumat lalu. Sesuai komitmen saya, saya akan laksanakan tahapannya setelah saya terima jawaban dari pak menteri yang diwakili oleh bapak dirjen otda,” terangnya.

“Saya menyerahkan hari ini, sama sekali saya tidak dalam tekanan. Alhamdulillah, saya serahkan hari ini, tidak dalam tekanan siapapun,” ucap Rahma kembali menegaskan.(Dinas Kominfo).



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA