Serahkan Dokumen Readiness Criteria Revitalisasi Pasar Baru, Wako Rahma : Semoga Segera TerlaksanaBERITA LAINNYA
Serahkan Dokumen Readiness Criteria Revitalisasi Pasar Baru, Wako Rahma : Semoga Segera Terlaksana

Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota (pemko) Tanjungpinang terus melakukan proses tahapan pelaksanaan revitalisasi pasar baru Tanjungpinang, yang rencana pembangunan tahap satu akan dilakukan pada Oktober mendatang. 

Untuk memenuhi prasyarat pembangunan yang diusulkan, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, didampingi Kepala Dinas PUPR, Disdagin, dan Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Hendra Jaya menyerahkan langsung dokumen readiness criteria (RC) revitalisasi pasar baru Tanjungpinang kepada Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR, di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (24/6/2022).

Sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan, pemko telah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED), dokumen perencanaan teknis, dan rencana anggaran belanja (RAB) dalam rangka memenuhi ketentuan readiness criteria revitalisasi pasar Tanjungpinang. 

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Rahma menjelaskan secara detail setiap tahapan pembangunan dan kesiapan pemko Tanjungpinang dalam proses pelaksanaan revitalisasi pasar. 

"Segala tahapan dan perosedur pelaksanaanya telah kami lakukan, mulai dari rapat pembahasan, perencanaan teknis hingga menyelesaikan DED nya. Karena kami ingin pasar yang ambruk kemarin segera dibangun," ucapnya. 

Rahma berharap, dengan diserahkan dokumen tersebut, pekerjaan revitalisasi pasar baru tahap satu segera terlaksana. 

“Mudah-mudahan proses pembangunannya bisa dimulai Oktober ini. Mengingat kondisi pasar saat ini memang layak untuk direvitalisasi, karena sudah 32 tahun tidak pernah dilakukan perbaikan,” ujarnya. 

Mengenai proses sertifikasi lokasi pembangunan, lanjut Rahma, sertifikat tanah tempat pembangunan pasar baru telah kami terima dari pihak BPN. 

Kesiapan kesesuaian tata ruang juga sudah diselesaikan melalui Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang menerangkan bahwa lokasi tersebut sudah memenuhi syarat dan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang pada perda tahun 2018.

Di samping itu, BPKP Kepri telah memberikan jawaban terkait pengunaan dana BTT dalam proses mempersiapkan lokasi dan relokasi.

"Sesuai hasil koordinasi dan petunjuk dari BPKP Kepri, anggaran dari pusat sudah memungkinkan untuk dilakukan kegiatan fisik. Dari surat  kementerian PUPR itu, kami sudah dapat menggunakan anggaran BTT untuk proses persiapan dan relokasi pedagang,” terangnya. 

Sementara itu, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Essy Asiah mengatakan, kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya akan membantu percepatan pelaksanaan revitalisasi pasar baru Tanjungpinang. 

"Mlihat segala kelengkapan dan persyaratan telah terpenuhi. Mudah-mudahan pasar yang menjadi objek vital bagi masyarakat ini semakin layak dan moderen," ucapnya. 

Ia juga menyampaikan ucapkan terima kasih atas kerja sama dan keseriusan pemko Tanjungpinang dalam percepatan revitalisasi pasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan salah satu pusat perekonomian tertua di kota Tanjungpinang," pungkasnya. (Prokopim/Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Prokopim



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA