Serahkan Bantuan Alat Kompang, Wako Rahma Berharap Kesenian Islami Semakin BerkembangBERITA LAINNYA
Serahkan Bantuan Alat Kompang, Wako Rahma Berharap Kesenian Islami Semakin Berkembang

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma memberikan bantuan alat kompang  kepada lima kelompok Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepri, Rabu (3/8/2022).

Bantuan lima set alat kompang tersebut diserahkan wali kota kepada ketua Majelis Taklim Surau Jabal Nur, Masjid Yulhem Arafah, Masjid Al Hakim, Masjid Al Kausar, dan Masjid Muhajirin, dalam acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram tingkat Kota Tanjungpinang di Masjid Al Mujahidin.

Bantuan yang diberikan itu dalam rangka menunjang kegiatan majelis taklim di kota Tanjungpinang. 

Wali Kota Rahma mengatakan dengan bantuan alat musik qasidah atau rabana ini diharapkan kelompok majelis taklim lebih semangat dalam mensyiarkan nilai-nilai agama melalui kesenian kompang. 

"Saya berharap kesenian dan kebudayaan Islami melalui kesenian kompang rabana ini semakin berkembang lewat kegiatan-kegiatan majelis taklim di kota Tanjungpinang," ucapnya. 

Ketua RT. 001/RW.013 Kelurahan Batu Sembilan, Sukatni mengapresiasi bantuan alat kompang yang diberikan Wali Kota Rahma. Menurutnya, bantuan ini sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan majelis taklim di masjid-masjid. 

"Alhamdulillah, adanya bantuan alat ini, kesenian kompang dalam mensyiarkan agama Islam bisa berkembang," ucapnya. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA