Sembilan Kanal Disiapkan Dinas Kominfo Tanjungpinang untuk Aduan MasyarakatBERITA LAINNYA
Sembilan Kanal Disiapkan Dinas Kominfo Tanjungpinang untuk Aduan Masyarakat

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Untuk memberikan pelayanan optimal dalam pengaduan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menyediakan layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui kanal resmi berbasis website, media sosial, dan pesan teks (SMS).

Warga bisa menyampaikan berbagai keluhan, seperti sampah, pelayanan publik, dan infrastruktur rusak, untuk dilakukan perbaikan dan penanganan segera mungkin.

Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Ruli Friady menjelaskan sembilan kanal resmi ini sebagai jembatan pengaduan antara masyarakat dengan pemerintah. 

"Ini komitmen kita bersama untuk terus berupaya seoptimal mungkin, agar setiap keluhan dan aduan terkait layanan publik pemko Tanjungpinang, bisa direspons secara cepat, sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat," ucap Ruli. 

Ruli menyebutkan, sebelumnya sudah ada website dan aplikasi sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dari Kementerian PAN-RB.

Kini, kita kembangkan sarana komunikasi interaktif melalui kanal resmi seperti, Facebook, Messenger Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Whatapp hingga SMS. 

"Melalui kanal ini, masyarakat pengguna media sosial dapat menyampaikan aduan dan aspirasi untuk ditangani oleh OPD yang terkait dengan permasalahan yang diadukan," ucap dia. 

Nantinya, proses aduan yang masuk di media sosial terlebih dahulu akan diverifikasi. Jika identitas pelapor, konten aduan, pesan sudah jelas, kemudian diteruskan ke aplikasi aduan SP4N-LAPOR, lalu di disposisikan ke OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, dan tuntas.

"Bagi warga yang ingin menyampaikan laporan atau mengirim aduan, bisa mengaskses website http://tanjungpinangkota.lapor.go.id atau layanan pengaduan media sosial," imbau Ruli. (Dinas Kominfo).



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA