Selama Pandemi Edukasi Kehamilan BerkurangBERITA LAINNYA
Selama Pandemi Edukasi Kehamilan Berkurang

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Pembatasan akses layanan kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ternyata berdampak pada kesehatan ibu dan bayi karena edukasi tentang kehamilan menjadi berkurang.

Bahkan di Kota Tanjungpinang sudah ditemukan tiga kasus kematian ibu selama lima bulan di 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang, dr. Nugraheni Purwaningsih menjelaskan selain kasus COVID-19 yang tidak kunjung melandai, masalah kesehatan ibu dan anak juga jangan sampai lalai. 

"Kesehatan ibu dan bayi itu yang menjadi perhatian,"  kata Nugraheni, Rabu (16/6/2021).

Nugraheni menjelaskan, angka kematian ibu juga menjadi tolok ukur pelayanan di suatu wilayah, sehingga memang harus diperhatikan.

Saat ini dengan pembatasan aktivitas dengan ditutupnya pusat pelayanan kesehatan dan para ibu juga ragu untuk memeriksa kesehatan reproduksi akan menurun.

"Hingga saat ini selama 2021 sudah 3 orang kasus kematian ibu sedangkan sepanjang 2020 hanya 5 orang,"jelasnya. 

Kematian ibu itu, merupakan kasus pasca kelahiran beberapa waktu lalu, walaupun kematian ibu bisa terjadi sebelum kelahiran. 

Nugraheni menilai penurunan akses layanan kesehatan oleh ibu hamil itu sudah menjadi hukum alam akibat pandemi COVID-19, yang semula rajin mengikuti kelas edukasi ibu hamil, edukasi pemberian Air Susu Ibu (ASI).

"Jika sekarang dengan adanya pembatasan,  kebiasaan itu sudah hilang," terangnya.

Tidak hanya itu, dengan pembatasan layanan kesehatan pengaturan jarak kehamilan bagi ibu juga menjadi sorotan, karena itu bertujuan untuk menyehatkan hasil kehamilan ibu.

"Semakin sehat jarak kehamilan, hasil kehamilan juga semakin bagus dibanding jarak yang terlalu rapat," ucapnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA