Sekitar 5.906 Seragam Gratis Berdampak Ganda Pada Ekonomi LokalBERITA LAINNYA
Sekitar 5.906 Seragam Gratis Berdampak Ganda Pada Ekonomi Lokal

TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP, MM mengingatkan masyarakat Tanjungpinang untuk tidak perlu khawatir menghadapi tahun ajaran baru 2023/2024. Rahma menegaskan kembali bahwa pemerintah kota Tanjungpinang masih, dan akan tetap melaksanakan program pengadaan baju seragam gratis untuk peserta didik baru di tingkat SD dan SMP. 

“Saya masih dan akan tetap menjalankan program baju seragam gratis untuk peserta didik baru, tentunya yang menjadi urusan pemerintah Kota Tanjungpinang yakni di tingkat SD dan SMP. Hal ini menjadi atensi tersendiri bagi saya, hingga masyarakat tidak perlu memikirkan biaya untuk membeli seragam sekolah,” ungkap Rahma.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Rahma sebagai wali kota Tanjungpinang. Kondisi itu kemudian yang menimbulkan kekhawatiran warga terhadap berakhirnya program seragam gratis. Bahkan sekelompok oknum menghembuskan isu bahwa masyarakat tidak dapat memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah tertentu. 

Namun, Rahma meyakinkan masyarakat bahwa selagi ia masih menjabat sebagai wali kota maka baju seragam gratis akan selalu menjadi program kerja pemerintah Kota Tanjungpinang. Pemko menyediakan seragam gratis mulai dari seragam OSIS, seragam olahraga, pakaian kurung Melayu, dan seragam batik. Dan siapa saja masyarakat Tanjungpinang, ulang Rahma, dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah sesuai dengan zonasinya masing-masing. 

Untuk tahun ajaran 2023/2024, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang memperkirakan terdapat sekitar 5.906 peserta didik baru di tingkat SD dan SMP sesuai dengan daya tampung sekolah masing-masing. Menurut Rahma, terdapat empat jalur pendaftaran peserta didik baru. Yakni jalur afirmasi dengan kuota sebesar 15 persen, jalur prestasi khusus untuk SMP sebesar 10 persen, jalur zonasi masing-masing untuk SD sebesar 80 persen dan SMP sebesar 70 persen, dan terakhir jalur perpindahan tugas orang tua sebesar 5 persen dari daya tampung sekolah.

Pengadaan baju seragam sekolah SD dan SMP gratis yang dilaksanakan pemerintah Kota Tanjungpinang, sambung Rahma, juga akan dikerjakan oleh para penjahit di Kota Tanjungpinang. Tidak didatangkan ataupun dipesan dari luar daerah.  

Rahma yang juga digelari masyarakat dengan sebutan wali kota dandang kuali itu menyatakan, pengadaan baju seragam gratis oleh pelaku IKM dan penjahit di Tanjungpinang ditujukan untuk sekaligus membangun ekonomi kerakyatan di Tanjungpinang. Hingga apapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, lanjutnya, berdampak secara langsung pada pertumbuhan serta penguatan ekonomi masyarakat. Terutama pelaku IKM dan UMKM.

Dengan perkiraaan sekitar 5.906 jumlah peserta didik baru tingkat SD dan SMP di Tanjungpinang, kita dapat membayangkan tingkat perputaran ekonomi pelaku IKM di Tanjungpinang menghadapi tahun ajaran baru ini. Tak heran jika Rahma rajin mengingatkan jajarannya untuk membuat program dan kegiatan yang memiliki multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Tanjungpinang. 

Sebagaimana diketahui publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menjadi branding tersendiri dan melekat ke sosok Rahma. Tidak berhenti dengan memberi bantuan mesin jahit, Rahma sekaligus memberi kesempatan kepada IKM-IKM terbaik untuk mengerjakan kegiatan pengadaan seragam gratis untuk pelajar SD dan SMP.

“Seragam gratis untuk pelajar SD dan SMP Tanjungpinang, dijahit oleh pelaku usaha di Tanjungpinang. Program dan kegiatan pemerintah tentunya harus berdampak ganda bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Sekaligus untuk memperkuat ekonomi masyarakat,” terang Rahma. (*)

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA