Sambut Kunker Pemkab Dharmasraya, Wawako Endang Paparkan Potensi dan Prestasi Kota TanjungpinangBERITA LAINNYA
Sambut Kunker Pemkab Dharmasraya, Wawako Endang Paparkan Potensi dan Prestasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah menerima kunjungan kerja (kunker) rombongan pemerintah Kabupaten Dharmasraya, di kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Rabu (25/5/2022).

Kunjungan kerja rombongan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pemkab Dharmasraya ini dalam rangka koordinasi dan sharing informasi terkait pelaksanaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang dilakukan pemko Tanjungpinang.

Dalam pertemuan itu, Wakil Wali Kota Endang Abdullah menyampaikan sejumlah potensi pariwisata yang ada di kota Tanjungpinang. Ia mengatakan Tanjungpinang punya pariwisata yang cukup terkenal yakni Pulau Penyengat. Tahun ini, destinasi wisata tersebut akan di tata lebih baik untuk menarik kunjungan wisatawan.

"Selain itu, kita fokus pada pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, dan lainnya. Alhamdulillah, banyak prestasi yang kita raih, salah satunya kota Tanjungpinang meraih predikat pertama capaian imunisasi anak se Indonesia," ucapnya.

Terkait kegiatan MTQ, lanjut Endang, sebagai ketua LPTQ, pihaknya komitmen untuk menggali potensi lokal, artinya peserta MTQ yang ikut itu benar-benar murni putra putri yang berdomisili di Tanjungpinang.

"Kita gali potensi anak daerah kita sendiri agar mereka bisa menunjukkan kemampuannya bersaing dengan daerah lain. Sehingga mereka mampu meraih prestasi terbaik untuk nama daerahnya sendiri," ucap Endang.

Sementara itu, Kabag Kesra Pemkab Dharmasraya, Sarbini mengaku tersanjung karena ia dan rombongannya mendapat sambutan khusus dari wakil wali kota Tanjungpinang.

"Terima kasih atas sambutan yang baik ini. Baru kali ini seorang kepala bagian di sambut langsung oleh wakil kepala daerah," ucapnya.

Sarbini mengatakan, kunjungan kerja ke pemko Tanjungpinang ini adalah ingin mendapatkan informasi terkait pelaksanaan LPTQ dan MTQ. Ia menilai dari informasi di berbagai pemberitaan dan media sosial, pelaksanaan LPTQ dan MTQ di Kepri, khususnya Tanjungpinang sangat baik, maka itu, kita memilih untuk belajar di sini.

"Kami mohon bapak ibu di pemko Tanjungpinang memberikan informasi dan ilmu tentang LPTQ agar bisa kami kembangkan di daerah ," ucapnya.

Ia juga berharap bisa terus menjalin komunikasi dengan pemko Tanjungpinang, karena ia mengaku masih harus banyak belajar terkait pelaksanaan MTQ dan LPTQ.

"Paling tidak dalam pelaksanaan MTQ di daerah kami bisa menduduki rangking lebih baik, minimal sepuluh besar dari 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera barat," ucapnya.

Turut mendampingi wakil wali kota, Kabag Kesra Setdako Tanjungpinang, Riawati, kepala kantor kementerian agama, MUI, dan pengurus LPTQ kota Tanjungpinang. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA