Rustam : PUSPA Percepat Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBERITA LAINNYA
Rustam : PUSPA Percepat Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang memfasilitasi pemilihan PUSPA Kota Tanjungpinang periode 2021 - 2023, di aula DP3APM, Jalan Ahmad Yani, KM 5 Tanjungpinang, Rabu (21/4/2021).

Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) merupakan wadah berkumpulnya berbagai lembaga masyarakat yang mencakup berbagai bidang untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman seputar persoalan perempuan dan anak dalam menyatukan.semangat pergerakan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut.

"Awalnya PUSPA diberikan mandat untuk menggalang dukungan dari lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam menyosialisasikan dan mengatasi upaya three ends yaitu, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan ekonomi," jelas Kepala DP3APM Kota Tanjungpinang, Rustam. 

Untuk kepengurusan periode ini, kata Rustam, sejalan dengan kondisi era pandemi COVID-19, maka PUSPA diharapkan dapat berperan dalam 5 program.

Antara lain, mengembangkan kewirausahaan khususnya di kalangan perempuan, menguatkan kapasitas perempuan dalam pendidikan dan pengasuhan anak di masa pandemi, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan menurunkan angka perkawinan anak.

"PUSPA akan mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga semua korban dapat ditangani secara proporsional” pungkasnya

Terpilih sebagai pengurus  baru PUSPA Tanjungpinang periode 2021-2023 antara lain, Iwa Susanti sebagai Ketua PUSPA, Sekretaris, Diah Siti Utari, Bendahara, Upun Purnamasari.

Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Eka Fajar, Ketua Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Murniati, Ketua Bidang Perlindungan Anak, Meirin Nevirasari, dan Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Melliana.

Hadir dalam pemilihan tersebut, Ketua PUSPA Provinsi Kepri, Kartika Kusumastuti, para kepala bidang DP3APM, serta 28 utusan dari lembaga profesi, dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset dan lainnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA