Revitalisasi Pasar Baru I Dapat Rekomendasi KemendagBERITA LAINNYA
Revitalisasi Pasar Baru I Dapat Rekomendasi Kemendag

Kota Tanjungpinang - Rencana revitalisasi Pasar Baru I Tanjungpinang mendapat respon positif dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang ditandai dengan penerbitan surat permohonan pembangunan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

"Selama 3 tahun ini hanya menunggu satu readyness kegiatan yang belum kami dapatkan yaitu rekomendasi dari Kemendag," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, Rabu (15/9/2021). 

Dikatakan Zulhidayat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Kepri selaku satuan kerja (Satker) Kementerian PUPR dirjen Cipta Karya untuk membantu jika ada hal-hal dalam rencana pembangunan yang perlu dipersiapkan. 

"Insyaallah yang akan menjalankan adalah BPPW Kepri," pungkasnya

Saat ini, untuk kendala besar sudah tidak ada, karena sudah clear readyness criteria. Pihaknya berharap agar Kementerian PUPR bisa memprioritaskan pembangunan Pasar Baru I itu di tahun 2022 mendatang. Untuk total anggaran yang diperlukan cukup besar yaitu mencapai Rp64 miliar. 

"Komitmen relokasi pedagang yang sebelumnya sudah dianggarkan Rp1 miliar akan kembali diprioritaskan di APBD Tanjungpinang," terangnya. 

Secara umum konsep revitalisasi pasar itu akan dibuat lebih tinggi dari kondisi saat ini, hal itu untuk menghindari banjir saat terjadi hujan lebat. Yang pastinya akan membuat para pedagang dan pembeli lebih nyaman saat datang ke pasar. 

"Lantainya naik 1 meter dari kondisi eksisting, untuk menghindari banjir," tambah dia. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA