Resmikan Yayasan Eka Kapti Abhipraya, Wako Rahma : Ini Membantu Penanganan ODGJ di TanjungpinangBERITA LAINNYA
Resmikan Yayasan Eka Kapti Abhipraya, Wako Rahma : Ini Membantu Penanganan ODGJ di Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma meresmikan Yayasan Eka Kapti Abhipraya yang berlokasi di Jalan Handjoyo Putro, Gang Anledi 2, No. 46 Tanjungpinang, Kepri, Jumat (20/5/2022).

Wali Kota Rahma menyampaikan apresiasi dan bersyukur atas berdirinya yayasan Eka Kapti Abhipraya yang menangani warga khusus yang memerlukan perawatan sampai rehabilitasi.

"Saya apresiasi, bahkan bersyukur di Tanjungpinang ada yayasan yang bisa membantu masyarakat, tidak hanya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)  tapi juga yang ketergantungan narkoba," ucap Rahma. 

Menurutnya, yayasan ini sangat dibutuhkan, selain ada rumah sakit, namun masih ada keterbatasan. Selama ini, di Tanjungpinang untuk perawatan pasien ODGJ masih banyak kita kirim ke Pekanbaru, tentu ini memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. 

Saat ini, jumlah ODGJ di Tanjungpinang lebih kurang 300 orang yang masuk sementara di dinas sosial. Namun sekarang jauh lebih baik karena pemko dibantu untuk pembiayaan dan pengobatan bagi ODGJ. 

"Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pembina, ketua yayasan, serta pengurusnya. Yayasan ini sangat baik dan mulia untuk membantu ODGJ, bahkan memanusiakan manusia," ucapnya. 

Dirinya juga berharap, ke kedepan ada tempat lembaga pendidikan bagi orang-orang yang telah selesai rehab. Hal ini, supaya ketika mereka kembali ke keluarga atau lingkungan masyarakat punya kepercayaan diri, punya nilai tambah, dan juga bisa berkarya. 

"Bila masyarakat yang membutuhkan perawatan, tentu kita bisa arahkan ke yayasan ini.  Yayasan ini selain membantu warga khusus, juga dapat menguraikan persoalan ODGJ di Tanjungpinang,"  tambah dia. 

Sementara itu, Pembina Yayasan Eka Kapti Abhipraya, Kolonel dr Syaiful, Sp.KJ (Spesialis Kedokteran Jiwa) Rumah Sakit AL Tanjungpinang, menyampaikan bahwa yayasan ini memang sudah lama ingin kita wujudkan untuk bisa membantu masyarakat Tanjungpinang, khususnya yang membutuhkan. 

Karena, sejak 2003 berdinas di Tanjungpinang, dirinya aktif sebagai dokter jiwa, namun tidak punya tempat perawatan, sehingga pasien Tanjungpinang harus kita rawat di tempat paling dekat yakni di Pekanbaru, Riau. 

"Maka kami niat membangun yayasan ini. Alhamdulillah lebih kurang tiga tahun berjuang dan dibantu pihak pemerintah akhirnya yayasan ini terwujud. Sesuai namanya menyatukan tekad untuk menjawab harapan. Harapan kita semua," ucapnya.

Syaiful juga memberikan pandangan luas mengenai apa itu ODGJ. Ia berkata, ODGJ itu adalah saudara kita, yang dalam artian mereka juga manusia yang harus di manusiakan. 

"Langkah awal kita dalam membantu dan bekerja sama dengan pemko, khususnya memberikan perawatan bagi masyarakat Tanjungpinang yang membutuhkan layanan mental," tuturnya. 

Peresmian yayasan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Rahma, didampingi Kepala Rumkital Tanjungpinang, ketua Yayasan Eka Kapti Abhipraya, perwakilan Dinsos Prov Kepri, Kepala Dinas Sosial Tanjungpinang, Achmad Nur Fatah, serta Kepala Dinas Kesehatan, PP, dan KB, Elfiani Sandri. (Dinas Kominfo).

Foto : Dok. Dinas Kominfo



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA