Resmikan Bazar Ramadhan, Rahma Ajak Warga Ramai-ramai Berkunjung BERITA LAINNYA
Resmikan Bazar Ramadhan, Rahma Ajak Warga Ramai-ramai Berkunjung

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma,S.IP, M.M, meresmikan Bazar Ramadhan yang berada di Lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (27/3/2023). 

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Wali Kota Rahma didampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat serta Ketua Minang Mahimbau.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Rahma mengajak warga untuk beramai-ramai mengunjungi Bazar Ramadhan yang perdana digelar setelah pandemi krisis akibat Covid-19.

"Ini menjadi tahun pertama sejak pandemi Covid-19, kita hitung ada empat kali bulan puasa, ini yang keempat baru kita bisa buka bazar Ramadhan. Saya atas nama Pemko Tanjungpinang mengajak dan mengimbau kepada masyarakat kota Tanjungpinang untuk beramai-ramai mengunjungi bazar Ramadhan ini," ucap Rahma.

Menurut Rahma, produk yang dijual di bazar Ramadhan juga sudah semakin update mengikuti trend, mulai dari pakaian muslim hingga kuliner yang lengkap.

Untuk jumlah pedagang, kata Rahma, juga lebih banyak dari sebelumnya. Pada tahun ini tercatat ada 220 pelaku UKM dan IKM yang berjualan di bazar Ramadhan ini.

"Penataannya juga kita usahakan lebih nyaman, kalau kuliner khusus kuliner semua, kalau baju atau karpet beda-beda," ucapnya.

Rahma juga mengungkapkan sangat konsisten dan komitmen untuk mendorong supaya UKM dan IKM di Tanjungpinang dapat bangkit pasca pandemi Covid-19. 

Pemko Tanjungpinang, menurutnya, sudah membantu UKM dan IKM supaya dapat bangkit, dari hulu hingga hilir. Bantuan diberikan tidak hanya pelatihan, tapi juga peralatan usaha sesuai dengan jenis usaha masing-masing.

"Mudah-mudahan ini menjadi momen yang ditunggu untuk sama-sama pulih kembali ekonomi kita. Kami harus mendorong memperkuat pertumbuhan IKM dan UKM supaya kita sama-sama pulih kembali dari pasca pandemi Covid-19," ucapnya.

Sementara itu, Rudi salah satu pedagang bersyukur bazar Ramadhan dapat kembali digelar. Menurutnya, bazar Ramadhan sangat bagus untuk membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat. "Mudah-mudahan ada peningkatan perekonomian di Tanjungpinang, yang sebelumnya lesu akibat Covid-19," Imbuhnya. (Dinas Kominfo) 

 

Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

  • Terbit: Selasa, 28 Maret 2023
  • Kategori:Ekonomi
  • Redaktur: M. ZUHDY SYAFARA, S.IP
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Hasil Seleksi Akhir Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2023 - 2028
Hasil Seleksi Akhir Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2023 - 2028

-

Panggilan Darurat (0771) 24949 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang
Panggilan Darurat (0771) 24949 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang

Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA