Rahma Serahkan Kartu Keluarga Sejahtera BPNT Kepada 238 PenerimaBERITA LAINNYA
Rahma Serahkan Kartu Keluarga Sejahtera BPNT Kepada 238 Penerima

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyerahkan 238 Kartu Keluarga Sejahtera Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial di Aula Kantor Camat Bukit Bestari, Selasa (16/8/2022). 

Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Tanjungpinang, 238 penerima ini dari Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Timur. Ratusan penerima ini baru perdana menerima bantuan tersebut. 

Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyampaikan, masyarakat penerima bantuan ini sudah diseleksi melalui RT/RW, Lurah dan Kecamatan setempat. Kemudian Pemko Tanjungpinang melalui Dinsos mengusulkan nama penerima ke Kementerian Sosial. 

"Kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial dan menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan pangan ini,” jelas Rahma. 

Rahma memastikan KPM yang diusulkan telah layak menerima dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Ia berharap bantuan yang diterima dapat bermanfaat untuk penerima. 

"Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat meringankan kebutuhan pokok bapak ibu,” harapnya. 

Ia menambahkan, bantuan ini disalurkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tanjungpinang untuk periode Juni dan Juli 2022, dengan total menerima Rp400 ribu. 

"Bantuan bisa digunakan untuk membeli kebutuhan bahan pokok, keduanya sayur mayur hingga ikan yang semata-mata untuk perbaikan gizi, serta dapat dibelanjakan ke e-warung yang telah ditentukan pemerintah," imbuhnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA