Rahma Resmi Jabat Wali Kota Tanjungpinang DefinitifBERITA LAINNYA
Rahma Resmi Jabat Wali Kota Tanjungpinang Definitif

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Isdianto melantik Rahma sebagai Wali Kota Tanjungpinang definitif sisa masa jabatan 2018-2023. Pelantikan berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (21/9/2020).

Rahma dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-2843 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan  Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Isdianto mengatakan sepeninggalan almarhum Syahrul selaku wali kota Tanjungpinang, roda pemerintahan harus terus berjalan untuk melaksanakan berbagai program pemerintah baik pembangunan maupun memperdayaan masyarakat.

"Terlebih di tengan pandemi Covid-19 saat ini, karena itu wali kota definitif harus segera dilantik," ucap Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto, dalam sambutannya.

Menurut Isdianto, berbekal dengan pengalaman sebagai anggota DPRD dan pendamping Almarhum Wali Kota, Syahrul. Ia yakin, ini menjadi menjadi pengalaman dan modal dalam memimpin Kota Tanjungpinang guna percepatan pembagunan disegala bidang.

"Masyarakat menunggu gebrakan Saudari dalam pengambilan kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan yang mesti dilaksanakan pelestarian serta dan pengelolaan nilai dan tatanan budaya di Bumi Gurindam ini," ucapnya.

Isdianto juga berpesan sebagai kepala daerah harus bisa bertukar pikiran dengan para Fokum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), membangun kerjasama yang baik dengan DPRD dan peka terhadap suara masyarakat.

"Ketika kita peka dengan suara masyarakat, kegiatan yang dilakukan juga akan didukung oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Rahma mengatakan 21 September 2020 tepat dua tahun pemerintahan Syahrul dan Rahma serta diiringi dengan cuaca hujan yang dinilai membawa berkah untuk masyarakat Tanjungpinang.

"Saya mohon doa dan dukungan kepada masyarakat Tanjungpinang agar bisa menjalani pemerintahan dengan baik," kata Rahma.

Rahma berdoa agar selalu diberi kemudahan dalam melanjutkan visi misi untuk pembangunan Tanjungpinang, walaupun dua tahun berjalan masih banyak yang harus segera dikerjakan.

"Saya bersama seluruh jajaran Pemko Tanjungpinang akan bahu-membahu bersama masyarakat membangun kota ini," harap dia.

Rahma mengaku saat pelantikan orang yang paling ia ingat adalah almarhum Syahrul, sosok yang membawanya hingga bisa menjadi wali kota Tanjungpinang seperti saat ini.

"Jujur yang paling saya ingat adalah almarhum ayah Syahrul, saya tidak akan sampai di sini jika beliau tidak berkenan saya dampingi sejak awal pencalonan," ucap Rahma.

Setelah pelantikan itu,  walaupun masih hujan, Rahma bersama seluruh OPD akan mengunjugi makam almarhum Syahrul agar pemerintahan yang dilanjutkan Rahma juga diridhoi almarhum.

"Ini merupakan sejarah dalam hidup saya yang tidak akan pernah saya lupakan,"tuturnya. (MC Dinas Kominfo) 



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA