Rahma Pastikan Pangkalan Gas Aman dan Memenuhi SyaratBERITA LAINNYA
Rahma Pastikan Pangkalan Gas Aman dan Memenuhi Syarat

Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang kembali menyerahkan kartu pelanggan Gas LPG 3 Kg Subsidi untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Pelaku Usaha Mikro. Tak hanya menyerahkan kartu, tetapi Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP juga memastikan keamanan penyimpanan gas di pangkalan dan memenuhi syarat. Kali ini dilaksanakan di Wilayah Kelurahan Kampung Bulang dan Kelurahan Pinang Kencana, Sabtu (16/10/2021).

Selain membagikan kartu pelanggan, Rahma juga melihat standar keamanan penyimpanan gas di pangkalan. "Keamanan dalam hal penyimpanan tabung gas adalah hal yang sangat penting, jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan terjadi karena sebagian besar pangkalan ini berada di rumah pribadi dan warung yang berada di pemukiman masyarakat.  

Selain itu, Rahma juga menyampaikan faktor keamanan pangkalan untuk menyimpan tabung gas yang berjumlah sangat banyak dari agen. "Usahakan disimpan di tempat terbuka, faktor keselamatan ini tidak hanya rentan hilang tetapi juga rentan meledak jika disimpan pada tempat yang tertutup. inilah sebabnya setiap pangkalan perlu adanya pemahaman terkait keselamatan dan keamanan," lanjutnya.

Selain itu Rahma memastikan tidak ada kecurangan pada berat tabung gas yang masih utuh. “berat normalnya adalah 8 Kg, untuk itu setiap pangkalan harus disediakan timbangan agar masyarakat dapat mengecek keakuratan berat tabung gas yang dibeli," ungkap Rahma.

Saat melakukan kunjungan di Pangkalan, Rahma memastikan dengan berlakunya kartu pelanggan Gas LPG 3 Kg ini pendistribusian di pangkalan tepat sasaran dan tepat harga. “Dengan berlakunya kartu ini, sudah tidak ada lagi warga yang mengantre untuk mendapatkan haknya. Karena  sudah tersedia di pangkalan sesuai daftar nama yang tertera di kartu tersebut,” kata Rahma.

Lebih lanjut Rahma mengatakan,  implementasi kartu ini juga menjamin agar tidak terjadi penjualan di atas HET (harga eceran tertinggi). “Saya imbau seluruh pangkalan menjual elpiji 3 kg sesuai HET. Tidak boleh diatas itu, bila kedapatan ada pangkalan yang menjual lagi ke pengecer atau menjual di atas harga itu, kita beri sanksi,” tegas Rahma.

Adapun rincian penyerahan kartu pelanggan yang diberikan di wilayah Kampung Bulang yaitu Pangkalan Rizky Oktira Permana, Jl. Gatot Subroto, No. 26 dengan rincian 85 tabung untuk RTS dan 24 tabung untuk Usaha Mikro , Pangkalan Sri Lestari, Jl. Sultan Sulaiman depan SDN 001 Tanjungpinang Timur dengan rincian 100 tabung untuk RTS dan 15 tabung untuk Usaha Mikro, dan Pangkalan Sumeri, Jl. Sultan Sulaiman, Gg. Putri Payung 3 dengan rincian 93 tabung untuk RTS, dan 7 tabung untuk Usaha Mikro.

Sementara di wilayah Kelurahan Pinang Kencana yaitu Pangkalan Maryono, Kp. Karang Rejo, RT 001/RW 008 dengan rincian 117 tabung untuk RTS dan 12 tabung untuk Usaha Mikro , Pangkalan Effi Sofian, Perumahan Griya Hangtuah Permai, Blok H 1 No.11 dengan rincian 99 tabung untuk RTS dan 5 tabung untuk Usaha Mikro, dan Pangkalan Andy Meta, Jl. Ganet, Blok D No 4 dengan rincian 146 tabung untuk RTS, dan 32 tabung untuk Usaha Mikro. (Prokopim)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA