Rahma Imbau Lurah, RT dan RW Sigap Tangani Covid-19 dan Pendataan DTKSBERITA LAINNYA
Rahma Imbau Lurah, RT dan RW Sigap Tangani Covid-19 dan Pendataan DTKS

Kota Tanjungpinang - Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP melakukan kunjungan silaturahmi bersama masyarakat di Kecamatan Tanjungpinang Barat. Kegiatan diawali dengan senam sehat bersama Forum RT / RW, TP-PKK dan forum anak kecamatan Tanjungpinang Barat. Kegiatan dilaksanakan di Halaman Kantor Camat Tanjungpinang Barat, Minggu, (24/10).

Rahma menyampaikan bahwa silaturahmi antara Pemerintah bersama Lurah, Forum RT RW, PKK, juga melibatkan forum anak memang semestinya untuk dilaksanakan, agar komunikasi antara keduanya dapat tersampaikan dengan baik. “Dengan adanya komunikasi, kebijakan pemerintah yang menyangkut orang banyak dan informasi yang ada dapat tersampaikan kepada Masyarakat," Ujar Rahma

Rahma juga sampaikan kepada Lurah hingga Ketua RT RW untuk selalu sigap dalam penanganan Covid19. kasus Covid19 yang ada diwilayah masing masing agar didata dan dilaporkan ke Kelurahan, begitu juga dalam hal pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Diperlukan koordinasi dari Kecamatan, Kelurahan, hingga RT RW dalam penanganan Covid19 dan pendataan DTKS agar mendapatkan data yang real. Bila terdapat warga yang terkonfirmasi Covid19 agar segera dilaporkan berjenjang untuk mendapatkan penanganan sesuai kondisinya. Dan untuk data DTKS agar selalu diperbaharui, serta bijak menentukan mana warga yang betul betul berhak menerima bantuan pemerintah sehingga tidak tumpang tindih." Tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan serah terima renovasi poskamling kepada masyarakat, serta peresmian gang cantik dengan nuansa gambar 3 dimensi yang berada di jalan gang pari 3D di wilayah RW 10, Kelurahan Tanjungpinang Barat. (Prokopim)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA