Pimpin Rakor PTPPO, Wako Rahma Minta Segera Susun Rencana AksiBERITA LAINNYA
Pimpin Rakor PTPPO, Wako Rahma Minta Segera Susun Rencana Aksi

Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Rahma membuka sekaligus memimpin jalannya rapat koordinasi (rakor) gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) tingkat daerah, di aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, kantor wali kota Tanjungpinng, Rabu (6/10/2021).

Rakor tersebut, diikuti unsur FKPD dan perwakilan OPD di lingkup pemko Tanjungpinang.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma meminta tim gugus tugas PTPPO menyusun rencana aksi daerah terkait isu, kendala, masalah hingga penyelesaian terhadap TPPO yang mayoritas korbannya perempuan dan anak. 

"Saya berharap ada solusi setiap permasalahan. Sehingga dapat menurunkan PTPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Tanjungpinang," ucapnya. 

Dalam pelaksanaan penanganan PTPPO ini, kata Rahma, diperlukan langkah-langkah konkrit, komprehensif, serta keterlibatan seluruh unsur, baik pemerintah maupun masyarakat.

Hal ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Untuk itu, pelaksanaan PTPPO harus mempunyai program, mekanisme, koordinasi, pengumpulan data, pelayanan korban, menjamin kesehatan, mengalokasikan anggaran, dan sosialisasi kepada masyarakat," ucap Rahma. (Dinas Kominfo).



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA