Permudah ASN Bayar PBB, Mobil Oto Banking Sasar OPDBERITA LAINNYA
Permudah ASN Bayar PBB, Mobil Oto Banking Sasar OPD

Diskominfo Kota Tanjungpinang - Mobil Oto Bangking mulai menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang. Hal itu dilakukan untuk mempermudah Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). 

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang Riany mengatakan, pembayaran oto banking sudah di launching pada Oktober 2021 lalu yang menyasar masyarakat umum. 

"Pertama pilot project di Perumahan Mahkota Alam Raya, itu untuk kategori masyarakat. Seiring berjalan kerjasama dengan Bank Riau Kepri ini, kita mulai menyasar ke OPD," ujar Riany, Rabu (24/11). 

Ia menyampaikan, mobil oto bangking menyasar OPD mulai Jumat, 26 November hingga 3 Desember. Hari pertama pihaknya menyasar lima OPD yakni Bapelitbang, BPKAD, Disdagin, DPMPTSP dan DP3APM. 

"Kita sudah jadwal untuk masing-masing OPD, nanti tinggal dari tim Oto Banking Bank Riau Kepri akan langsung bergerak masing-masing OPD," ucapnya. 

Pihaknya juga sudah melayangkan surat kepada setiap OPD agar mengimbau pegawainya yang belum membayar pajak PBB dapat membayar melalui mobil Oto Banking. Untuk pembayaran bisa tunai maupun non tunai melalui aplikasi BRK Qris.

Selain mempermudah ASN melakukan pembayaran, tujuan mobil Oto Banking menyasar OPD untuk kepatuhan ASN. Sehingga bisa menjadi cerminan masyarakat yang belum membayar PPB-P2.

"Jadi masyarakat bisa menilai nanti, ASN saja sudah patuh bayar PBB tepat waktu, kenapa kita tidak," ucapnya. 

Ia mengungkapkan, hal itu juga jadi salah satu upaya pihaknya untuk mencapai target PBB-P2 tahun ini sebesar Rp15,6 Miliar. Sedangkan realisasi baru mencapai Rp9,9 Miliar.

Pihaknya optimis, target PBB-P2 tersebut bisa tercapai hingga akhir 2021 mendatang.

"Karena kita sudah melakukan berbagai upaya, baik menyasar ke OPD nantinya, maupun ke masyarakat melalui RT RW tetap terus dilakukan pemberitahuan," ujarnya.

Apalagi, tambahnya, saat ini pihaknya melakukan program penghapusan denda PBB-P2. Program tersebut sudah berlaku sejak 23 Agustus 2021 lalu hingga 31 Desember 2021 mendatang.

"Tentunya kami optimis target ini bisa tercapai, dan kami imbau kepada seluruh ASN nantinya bisa memanfaatkan kedatangan mobil oto banking nanti," imbuhnya. (Sah/Diskominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA