Penyerahan Bantuan CSR Dari Bank Syariah Indonesia KC Tanjungpinang Kepada Keluarga dari Anak Yatim Piatu Korban Covid-19.BERITA LAINNYA
Penyerahan Bantuan CSR Dari Bank Syariah Indonesia KC Tanjungpinang Kepada Keluarga dari Anak Yatim Piatu Korban Covid-19.

Diskominfo, Kota Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang Rahma menyerahkan bantuan peralatan usaha untuk keluarga anak yatim piatu korban COVID-19 di Aula Dinas Sosial Tanjungpinang, Jumat (31/12). Bantuan ini bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjungpinang. 

Sementara itu, Branch Manager BSI KC Tanjungpinang, Budi Firmansyah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BSI merupakan gabungan dari beberapa Bank Syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah, dan CSR yang diserahkan tersebut merupakan wujud komitmen dan kepedulian dari perusahaan terhadap lingkungan masyarakat, khususnya di saat pandemi karena dapat meringankan dan membantu ekonomi keluarga yang terdampak. 

“Atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tanjungpinang yang turut peduli dan ikut membantu untuk keluarga terdampak Covid-19, melalui program CSR BSI memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Dengan bantuan berupa alat usaha atau barang kebutuhan lainnya, dan bermanfaat langsung kepada penerima karena sesuai dengan kebutuhannya”, jelas Rahma.

"Waktu penyerahan bantuan ke anak yatim piatu beberapa minggu kemarin, saya pernah berjanji akan membantu orang tuanya juga dalam bentuk modal usaha dan peralatan. Alhamdulillah janji sudah ditepati dengan bantuan CSR Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Tanjungpinang," ujar Rahma dalam sambutannya. 

Rahma berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh penerima untuk menambah perekonomian keluarga. 

"Semoga bisa membantu perekonomian bapak ibu dalam kondisi seperti ini dan bisa membawa perubahan serta motivasi dan untuk menjalankan usahanya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Tanjungpinang, Achmad Nur Fattah menyampaikan ada 12 kepala keluarga yang menerima bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha, kompor, kuali, galon air, bahan pangan dan lain sebagainya.

Menurutnya, bantuan ini merupakan tindak lanjut dari janji Wali Kota Tanjungpinang saat menyerahkan bantuan uang kepada 28 anak yatim piatu yang diserahkan beberapa pekan lalu. Saat itu, ada 12 kepala keluarga yang meminta bantuan usaha. 

"Kemarin mereka ada minta bantuan. Alhamdulillah semua yang minta bantuan itu direalisasikan ibu Walikota semua," ujarnya saat diwawancarai usai penyerahan bantuan.

Menurutnya, sebelum bantuan ini diserahkan, Dinsos Tanjungpinang  mendata terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan mereka dan selanjutnya diseleksi oleh Bagian Ekonomi dan baru disampaikan ke Bank Syariah Indonesia. 

"Bantuan ini diberikan kepada orang tua anak yatim yang korban Covid-19," tegasnya. (Sah/Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA