Penjelasan Kabag Prokopim Soal Kondisi Kesehatan Wali Kota Syahrul BERITA LAINNYA
Penjelasan Kabag Prokopim Soal Kondisi Kesehatan Wali Kota Syahrul 

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Menanggapi pertanyaan dan informasi yang berkembang terkait kesehatan Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Tanjungpinang, Muhammad Tri Putranto menyampaikan bahwa benar wali kota Tanjungpinang saat ini mendapatkan perawatan dan observasi di RSUD RAT

"Beliau sejak beberapa minggu yang lalu memang merasakan adanya beberapa gangguan kesehatan seperti demam dan peningkatan gula darah," ucapnya, Sabtu (11/4/2020).

Namun, kata Aan (sapaan akrab Kabag Prokopim), sebagai bentuk kewaspadaan terhadap Covid-19, telah dilakukan pemeriksaan rapid test terhadap beliau beberapa hari yang lalu dan menunjukkan hasil negatif (non reaktif)

"Pengambilan swab telah dilakukan untuk pemeriksaan PCR di Kemenkes dan sejauh ini belum ada hasil yang disampaikan," ucapnya

Untuk itu, Aan mohon doa dari seluruh teman teman media dan masyarakat kota Tanjungpinang agar bapak wali kota dijauhkan dari Covid-19 dan kesehatannya bisa segera pulih kembali.

Ia juga minta masyarakat untuk lebih waspada terhadap virus yang sedang kita hadapi bersama ini," tutupnya



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA