Pengurus TP-PKK Tanjungpinang Timur DikukuhkanBERITA LAINNYA
Pengurus TP-PKK Tanjungpinang Timur Dikukuhkan

Diskominfo Kota Tanjungpinang. Camat Tanjungpinang Timur Doddy mengukuhkan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Tanjungpinang Timur di Aula Kantor Kecamatan setempat, Jumat (26/11).

Pelantikan tersebut dihadiri TP-PKK Kota Tanjungpinang Agung Wira Dharma dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Rustam.

Ketua TP-PKK Tanjungpinang Agung Wira Dharma menyampaikan, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah terus mengimbau untuk masyarakat untuk tetap menjaga diri, menjalani protokol kesehatan dan pola hidup sehat.

Menurutnya, pandemi bukan menjadi alasan untuk menutup dan berkurung diri, tidak beraktivitas, berkreasi dan bersilaturahmi. Akan terapi semua itu dapat dan harus terus dilakukan namun tentunya tetap memperhatikan prokes.

"Salah satu harapan kami adalah masyarakat dapat kembali menjadi masyarakat yang mandiri, dengan perputaran ekonomi yang membaik sehingga kualitas kehidupan masyarakat Tanjungpinang dan dapat menjadi harmonis dan sejahtera sebagaimana semula," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah akan menerapkan PPKM Level 3 secara menyeluruh pada saat natal dan tahun baru. Artinya akan ada pengetatan dalam hal interaksi di masyarakat.

Untuk itu, ia berharap TP-PKK Kecamatan Tanjungpinang Timur dapat membantu pemerintah minimal menjadi contoh di masyarakat dalam penerapan prokes dan pola hidup sehat.

"Saya harapkan TP-PKK Kecamatan Tanjungpinang Timur dapat terus membantu pemerintah Kota Tanjungpinang dengan program-program inovatif menyesuaikan masa pandemi dalam tatanan new normal," ucapnya.

Sementara itu, Kepala DP3APM Tanjungpinang Rustam mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus TP-PKK Tanjungpinang Timur. "Semoga Ketua beserta jajaran TP-PKK Kecamatan Tanjungpinang Timur dapat menjalankan kepercayaan yang telah diberikan dengan penuh amanah," ucap Rustam yang mewakili Wali Kota Tanjungpinang.

Ia menyampaikan, keberadaan kaum perempuan yang tergabung dalam TP-PKK memiliki peran strategis membantu tugas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh khususnya untuk perempuan dan anak-anak.

"Wujud peran strategis gerakan PKK dalam membantu tugas pemerintah dapat terlihat dari 10 program PKK yang sangat sinergi dan selaras dengan program-program yang ingin dilaksanakan pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, pengukuhan TP-PKK ini merupakan tongak awal dan momentum yang tepat menjadi Kecamatan Tanjungpinang Timur ke arah yang lebih maju dan kesejahteraan yang merata.

"Untuk itu kami berharap kepada seluruh pengurus TP-PKK Kecamatan Tanjungpinang Timur agar dapat berperan aktif menunjang pergerakan pembangunan daerah serta memahami tuntutan dan apresiasi yang berkembang dalam masyarakat agar solusi strategis dapat diambil," imbuhnya. (Sah/Diskominfo).



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA