Pendistribusian Bansos Beras PKH di Tanjungpinang Capai 100%BERITA LAINNYA
Pendistribusian Bansos Beras PKH di Tanjungpinang Capai 100%

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Kepala Bulog Tanjungpinang, Hendra memastikan stok beras masih tersedia 1.150 ton. Pihaknya juga sedang mengajukan permintaan beras sebanyak 1.000 ton guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Tanjungpinang.

"Saat ini, pendistribusian untuk RPK saja 60 ton per bulan. Ini belum lagi kita distribusikan ke distributor. Artinya, beras bulog masih sangat diminati masyarakat Tanjungpinang di lingkungan RPK," ucap Hendra.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi TPID secara virtual, yang dipimpin oleh Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, di ruang rapat kantor wali kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jum'at (25/9/2020).

Hendra mengatakan saat ini, bulog juga melaksanakan program pemerintah pusat bansos beras bagi PKH KPM di kota Tanjungpinang, Bintan, dan Natuna.

Di Tanjungpinang, kita didistribusikan untuk 5.376 KPM. Tiap-tiap KPM menerima 15 Kg beras, sehingga dalam satu bulan kita distribusikan sebanyak 80 ton 640 Kg beras.

"Seluruh Indonesia, daerah pendistribusian bansos beras yang sudah mencapai 100% hanya kota Tanjungpinang. Saya apresiasi, ini semua berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara bulog, dinsos, dan PKH. Program bansos ini akan berjalan sampai Desember," tuturnya.

Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Mangamputua Gultom menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang mencatat pada Agustus 2020 Kota Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 0,12%.

Penyebab utama inflasi terjadi karena didorong adanya kenaikan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,06%. Kemudian juga diikuti kelompok pendidikan 1,61%, transportasi 0,93%.

"Namun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar -0,20%," jelas Gultom.

Selain itu, kata Gultom, beberapa komoditas dominan yang memberi andil inflasi yaitu, emas perhiasan 0,11%, angkutan udara 0,10%, cabai merah 0,04%, biaya SMA 0,03%, dan biaya SD 0,02%.

"Komoditas lainnya seperti, ikan selar, minyak goreng, susu bubuk balita, rokok kretek filter, makanan ringan, upah asisten rumah tangga, juga memberikan andil inflasi," katanya.

Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Gunawan menilai periode inflansi kota Tanjungpinang masih sangat rendah dan jauh dari sasaran baik bulanan maupun year on year.

"Hal ini, karena jumlah permintaan sangat rendah karena situasi Covid-19. Jadi, konsumsi masyarakat hanya bertahan," ucapnya.

Menurut Gunawan,meski inflasi cukup rendah, tetapi akan ada potensi risiko inflasi Kepri di bulan September 2020. Diperkirakan akan mengalami inflasi pada kisaran -0,05 s.d. 0,05% (mtm) atau 0,19% s.d. 0,29% (yoy).

Beberapa tekanan inflasi yang perlu diwaspadai yakni, tarif angkutan udara berpotensi mengalami peningkatan untuk mengkompensasi pembatasan kapasitas penumpang dan peningkatan permintaan.

Kemudian, cabai merah dan rawit seiring dengan keterbatasan stok dan selesainya musim panen di sentra penghasil, beras premium di tingkat penggilingan, sayuran dan ikan segar yang dipengaruhi curah hujan yang meningkat, serta harga emas perhiasan sejalan kenaikan harga emas dunia.

"Penyebaran Covid-19 yang masih berlangsung diperkirakan akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan menahan permintaan," tuturnya. (MC Dinas Kominfo) 



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA