Pemko Tanjungpinang Siap Dukung Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah PutihBERITA LAINNYA
Pemko Tanjungpinang Siap Dukung Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih

Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang siap mendukung gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. 

Kepala Kesbangpol Kota Tanjungpinang Samsudi menyampaikan, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih itu sebagaimana tertuang dalam surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 003.1/4397/SJ tanggal 29 Juli 2022.

Menurutnya, Pemko Tanjungpinang dalam mendukung gerakan tersebut akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemko Tanjungpinang dan seluruh elemen masyarakat. 

"Diimbau kepada Kepala OPD/instansi terkait untuk pengadaan bendera dengan memanfaatkan pelaku UMKM yang ada di Kota Tanjungpinang, sehingga dapat meningkatkan perekonomian UMKM Kota Tanjungpinang," ujar Samsudi, Jumat (12/8/2022). 

Ia mengatakan, berdasarkan dari hasil monitoring dan pantauan di lapangan, hampir seluruh rumah/bangunan disepanjang jalan protokol Kota Tanjungpinang dan juga di pemukiman masyarakat telah memasang bendera merah putih. 

Akan tetapi masih ada beberapa rumah warga yang belum memasang dan ada juga yang sudah memasang bendera merah putih tetapi kondisi benderanya sangat tidak layak. 

"Sehingga dengan adanya gerakan nasional pembagian bendera merah putih ini akan lebih menyemarakkan HUT kemerdekaan RI ke-77 tahun dan menumbuhkan semangat patriotisme warga Kota Tanjungpinang," ucapnya. 

Ia menjelaskan, secara simbolis pembagian bendera merah putih akan dilaksanakan menjelang 17 Agustus 2022 oleh Wali Kota Tanjungpinang Rahma beserta FKPD Kota Tanjungpinang kepada masyarakat melalui para Camat/Lurah se-Kota Tanjungpinang dan Forum Komunikasi RT/RW Kota Tanjungpinang. 

"Setelah penyerahan simbolis tersebut Ibu Walikota dan FKPD Kota Tanjungpinang juga akan menyisir langsung ke beberapa rumah warga untuk langsung menyerahkan bendera merah putih," imbuhnya. 

Salah satu pedagang bendera, Santi mengaku omsetnya meningkat tahun ini karena ada gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih oleh pemerintah. 

Menurutnya, sudah ada beberapa yang membeli dagangannya dengan jumlah yang cukup banyak. 

"Saya mengucapkan terimakasih kepada pemko Tanjungpinang semoga kedepan diteruskan lagi, karena dengan pembagian bendera ini kami para pedagang juga kebagian rezekinya," ucapnya. 

Hal yang sama diungkapkan pedagang lain, Aden. Pria yang sudah 11 tahun berjualan pernak pernik kemerdekaan ini mengungkapkan omsetnya meningkat dibandingkan tahun ini. 

"Alhamdulillah bagus, sudah ada yang banyak membeli. Saya mengucapkan terimakasih kepada Pemko Tanjungpinang, karena barang kami Alhamdulillah banyak yang laku melebihi dari tahun kemarin," ucapnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA