Pemko Tanjungpinang dan PT Bank Mandiri Taspen Jalin Kerja Sama Pembayaran PensiunBERITA LAINNYA
Pemko Tanjungpinang dan PT Bank Mandiri Taspen Jalin Kerja Sama Pembayaran Pensiun

Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Tanjungpinang terkait Layanan Pembayaran Hak Pensiun.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Raja Khairani dan Kepala Cabang PT Bank Mandiri Taspen Tanjungpinang, Endri Mulyadi.

Disaksikan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, Wakil Wali Kota, Endang Abdullah, Branch Manager PT. Taspen Kepulauan Riau, dan sejumlah Kepala OPD di lingkup pemko Tanjungpinang. 

Wali Kota Rahma mengatakan melalui kesepakatan kerja sama layanan pembayaran hak pensiun ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi ASN dalam hak-haknya sebagai pegawai yang telah purna bakti.

"Alhamdulillah, kerja sama sudah kita jalin. Mudah-mudan dapat memberikan kemudahan kepada para pensiunan pemko Tanjungpinang," kata Wali Kota Rahma, di restoran nelayan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (8/9/2021).

Dikatakan Rahma, sejalan dengan semakin banyak program PT Bank Mandiri Taspen, tentu pelayanan pembayaran yang dilakukan kepada penerima pensiun menjadi lebih baik, nyaman, mudah dan cepat.

"Pembayaran langsung melalui bank mandiri, jadi pensiunan pemko tidak perlu antri lama. Tentu ini sinergi yang saling menguatkan dan benar-benar memberikan satu kemudahan bagi pegawai yang menjalani masa pensiunan," ucapnya.

Kepala Cabang PT Bank Mandiri Taspen Tanjungpinang, Endri Mulyadi mengatakan kerja sama ini sangat penting dalam rangka memberikan kemudahan layanan untuk PNS terkait pengurusan ketaspenan di taspen.

Selain itu, bagi PNS yang memasuki purna tugas dan pelayanan pengurusan pembayaran asuransi kematian dan uang duka wafat dari PNS aktif yang meninggal dunia di lingkungan pemko Tanjungpinang.

Dirinya berharap dukungan penuh dari pemko Tanjungpinang, utamanya BKPSDM agar produk dan layanan perbankan berikut program-programnya bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

"Sebagai mitra kita terus berupaya meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan serta kenyamanan kepada para pensiunan," tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, Hamalis mengakui selama pembayaran pensiuanan terpecah di mana-mana, begitu juga pengurusan pensiunan sangat sulit dan ribet, bahkan urusannya bisa berbulan-bulan baru keluar.

Terkait hal itu, ternyata PT taspen melalui pelaksana Bank Mandiri Taspen (Mantap) memiliki program pembayaran pensiun, maka itu, perlu dilakukan kerja sama untuk memberikan kemudahan pembayaran bagi para pensiunan. 

"Program bank mantap ini bukan hanya sekadar penyaluran pmbayaran pensiunan, tapi ada banyak program-program yang nantinya diatur dan memberikan manfaat untuk pegawai yang menjalani masa pensiun," ucapnya. (Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA