Pemko Tanjungpinang Bagikan 12.911 Bingkisan Lebaran Untuk Warga Terdaftar DTKSBERITA LAINNYA
Pemko Tanjungpinang Bagikan 12.911 Bingkisan Lebaran Untuk Warga Terdaftar DTKS

Kominfo, Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang membagikan paket bingkisan untuk masyarakat yang menyambut Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah, Senin (26/4/2021).

Paket bingkisan tersebut, diberikan kepada 12.911 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tanjungpinang.

"Alhamdulillah, hari ini kita bagikan bingkisan gratis untuk warga penerima DTKS. Isinya, ada gula pasir, tepung, minyak goreng, sirup, dan mentega," ucap Rahma, disela menyerahkan secara simbolis paket bingkisan lebaran di empat Kecamatan di kota Tanjungpinang.

Ia menyebutkan, meski bantuan ini tidak seberapa paling tidak bisa memberikan keringanan penerima yang akan menyambut lebaran nanti.

"Bantuan ini rutin pemko berikan setiap tahun. Semoga bermanfaat dan bisa membantu bapak ibu buat kue lebaran," kata Rahma.

Dikesempatan itu, Rahma juga mengimbau agar masyarakat selalu menjaga kesehatan dan tetap disiplin laksanakan protokol kesehatan. Karena, angka kasus Covid-19 terus bertambah.

"Hari ini, ada tiga orang yang meninggal dunia. Totalnya jadi 43 jiwa. Jadi, mari kita saling mengingatkan, karena kuncinya adalah disiplin diri terhadap prokes," pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Amrialis menyebutkan paket bingkisan lebaran ini diberikan kepada 12.911 KK yang terdaftar dalam DTKS di empat kecamatan.

Rinciannya, kecamatan Tanjungpinang Kota sebanyak 2.263 KK, Tanjungpinang Timur 4.515 KK, Bukit Bestari 3.306 KK, dan Tanjungpinang Barat 2.825 KK. "Adapun yang menerima bansos ini, warga yang KK nya terdaftar di DTKS," sebut dia.

Data ini, kata Amrialis, pihaknya bersama kelurahan update sekali sebulan. Untuk itu, ia meminta lurah agar mendata warga yang kurang mampu di wilayahnya masing-masing, supaya terdaftar dalam DTKS.

"Supaya jangan ada yang salah penyaluran bansos kedepannya. Karena kuncinya setiap yang mendapat bansos itu harus masuk DTKS," ujarnya.

Informasinya, untuk periode bulan ini dari kementerian sosial sudah keluar SK nya, tetapi belum diterima. Mudah-mudahan sore ini, kita bisa komunikasikan ke kemensos.

"12.911 KK ini, apakah menurun atau menambah, bisa menambah apabila ada yang sudah terdaftar," tutur dia.(Dinas Kominfo)



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA