Pemko dan BPJS Tanjungpinang Gelar Rapat Bahas Capaian Kepesertaan Program JKN-KIS BERITA LAINNYA
Pemko dan BPJS Tanjungpinang Gelar Rapat Bahas Capaian Kepesertaan Program JKN-KIS

Kominfo, Kota Tanjungpinang - BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang menggelar rapat Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Utama Kota Tanjungpinang, di ruang rapat lantai III, kantor wali kota Tanjungpinang, Selasa (6/4/2021).

Gelaran forum tersebut dalam rangka memantapkan sinergi dan meningkatkan dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kota Tanjungpinang.

Dalam forum itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Agung Utama Muchlis mengatakan forum bersama pemangku kepentingan utama ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Namun, pada pertemuan ini, kita lebih fokus pada pembahasan kepesertaan.

Ia meyebutkan, berdasarkan segmen kepesertaan periode Maret 2021 pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di kota Tanjungpinang, dari total jumlah penduduk sebesar 222,110 jiwa telah ada 84,69% penduduk menjadi peserta JKN atau sebanyak 188,710 jiwa.

“Artinya, masih ada 33,400 atau 15,04% penduduk dalam wilayah kerja kota Tanjungpinang yang belum menjadi peserta program JKN,” paparnya.

Agung menambahkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi program JKN-KIS agar setiap warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan.

“Seluruh layanan kesehatan di kota Tanjungpinang terus kita tingkatkan, kita coba atasi dan ada solusi untuk masalah layanan,” pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengatakan masih ada kriteria penduduk Tanjungpinang yang tidak mampu belum tercover dalam kepesertaan BPJS. Untuk itu, ia meminta jajarannya agar segera melakukan pendataan dan diverifikasi kembali secara sistematis.

“Saya minta data itu, sudah ada pertengahan April ini. Sehingga tahun ini Tanjungpinang bisa mencapai UHC,” harapnya.

Kepada BPJS, saya juga minta punya fokus terhadap pasien-pasien tertentu yang butuh penanganan medis yang disegerakan. Dengan begitu, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program JKN ini,” tambah dia.

Sementara itu, perwakilan BPJS, Joko menjelaskan pihaknya terus mendorong laju pertumbuhan peserta JKN-KIS, mulai dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri, peserta pekerja penerima upah (PPU), hingga peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung dari APBD dan APBN. Karena, dalam Perpres nomor 18 tahun 2020, target kepesertaan JKN mencakup 98 persen dari Penduduk Indonesia pada Tahun 2024.

Secara rinci, Joko memaparkan untuk penerima bantuan iuran (PBI) yang dianggarkan melalui APBN sekitar 39.310 jiwa, PBI APBD ada 26.356 jiwa, ini termasuk bantuan dari pemprov Kepri.

Kemudian pekerja penerima upah sebesar 76.520 jiwa, ini termasuk PTT, PNS, TNI, POLRI, dan badan usaha lainnya. Lalu,pekerja bukan penerima upah sebesar 40.488 jiwa, dan bukan pekerja ada 6.036 jiwa.

“Jadi, total jumlah kepesertaaan JKN ada 188,710 jiwa atau 15 persen lagi penduduk Tanjungpinang yang belum mendaftar. Ini kami ambil di data aplikasi BI BPJS Kesehatan bulan April 2021,” ujarnya.

Untuk saat ini, di dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani wali kota adalah sebesar maksimal 21.500 jiwa. Capaian entititas peserta hingga Maret 2021 mencapai 21.200 jiwa, dan kouta tersisa 300 jiwa. Sementara dari rokok provinsi kouta PKS 5.305 jiwa, capaian entititas peserta per Maret 2021 mencapai 5.282 jiwa, kouta tersisa 23 orang.

“Masih terdapat kuota 323 jiwa penduduk untuk didaftarkan sebagai peserta PBPU BP Pemda. Jadi, penambahan 32 orang ini, dinas kesehatan bisa berkoordinasi dengan pemprov kepri,” pungkasnya. (Dinas Kominfo).



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA